Tahun Ini, Bobby Akan Lunasi Hutang DBH Rp2,2 Triliun ke Kabupaten/Kota

Kitakini.news -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Penyelesaian kewajiban Pemperintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) ini akan dilakukan di tahun ini.

Baca Juga:

• Olahraga Padel Makin Marak, Kesehatan Mata Jadi Taruhan
• Tim Gabungan Gelar Razia Hunian Lapas Kelas IIB
• Jual Sabu ke Polisi, Dua Warga Sunggal Ditangkap

Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprovsu kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 berkisar Rp2,2 Triliun. Sedangkan untuk periode 2025, Pemprovsu juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024 dan akan kita bayarkan. Untuk tahun berjalan 2025 kabupaten/kota harus bekerjasama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor," ujar Bobby saat memimpin Rapat Koordinasi seluruh Kepala Daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (13/3/2025).

Untuk diketahui, total DBH yang akan disalurkan Pemprovsu ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 Triliun. Namun, Bobby meminta kepala daerah mengalokasikan anggaranagar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98 persen.

"Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20 persen provinsi, 80 persen daerah. Nah yang 80 persen itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25 persen dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20 persen anggaran untuk UHC dan ini sangat penting untuk masyarakat kita," imbuhnya.

Hal ini disambut gembira seluruh bupati/walikota yang hadir di Aula Tengku Rizal Nurdin. Bupati/walikota mendapat angin segar di tengah efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto tahun ini.

Sementara itu, Walikota Binjai Amir Hamzah mengatakan langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dan diharapkan realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya."Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan," tuturnya.

Selain dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Sumut, Rakor ini juga dihadiri Pj Sekda Sumut M Armand Effendy Pohan. Selain itu, hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut dan OPD kabupaten/kota. (**)