Masih Inginkah Pilkada Dikuasai Kaum Kapitalis dan Oligarki Kekuasaan??

Kitakini.news - Hasil Pemilihan Umum (Pemllu) Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat miris terhadap capaian demokrasi di Indonesia. Ini terlihat dari tergerusnya idealisme oleh kapitalis dan oligarki yang masih mewarnai pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Sumatera Utara dan secara umum di Indonesia.

Baca Juga:

• Warga Johor Deklarasi Dukungan, Rudy Hermanto Jadi Wakil Walikota Medan
• KPU Langkat Sosialisasikan PKPU Nomor 8 Tahun 2024
• Ini Klarifikasi Kuasa Hukum Dolly Pasaribu Terkait Pemalsuan Dokumen

Sementara itu, pola pikir dan gerak kaum idealisme masih tercermin diseputaran partai politik (Parpol) yang tak lolos ke Senayan atau Parliamentay Threshold, yakni berada dikisaran 10 persen lebih, kurang dari seluruh masyarakat Indonesia yang ke TPS.

Dan ini merupakan tanda-tanda hilangnya keidealismean dan jati diri bangsa dalam kontestasi Pileg.

Selain itu, rakyat juga cenderung masih mengedepankan transaksional dibandingkan penilaian idealisme dalam memilih wakilnya rakyat. Hal ini dapat kita lihat bersama dari wakil rakyat yang berhasil terpilih saat Pemilu 2024 kemarin. Dan itu merupakan hasil yang tak sesuai kemampuan politik dari masing-masing individu.

Dan mereka ini berhasil terpilih dan duduk di kursi parlemen nantinya, adalah wakil rakyat yang disebabkan oleh transaksional serta keinginan orang tua dalam mengantarkan anaknya memiliki jabatan di parlemen.

Berkaca dari Pemilu 2024 lalu, Negara berfikir tentang masa depan para pejuang Parpol yakni dengan memberikan prioritas untuk menjabat kursi parlemen melalui Parliamentary threshold yang akan menjadikan orang-orang yang berjuang demi masa depan partai yang akan menjadi ujung tombak di kursi legislatif kelak.

Selain itu, masyarakat Indonesia akan kembali dihadapkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (27/4/2024) mendatang dan ini menjadi estafet para oligarki dan kapitalis dalam menempatkan orang-orang nya di pemerintahan.

Para calon kepala daerah, apakah itu Gubernur, Walikota maupun Bupati masih didominasi orang yang memang haus kekuasaan dan memang masih memiliki rekam jejak yang baik.

Tentunya, ini masih dijadikan idola rakyat yang memang mengutamakan transaksional dalam memilih pemimpin mereka, dengan dalih siapapun pemimpinnya maka kita akan seperti ini juga.

Miris memang, dan ini adalah paradigma yang salah bagi Rakyat. Kelompok menengah keatas perlahan sudah mulai paham dengan pentingnya suara-suara mereka terwakilkan dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi kelompok menengah kebawah hanya berpikir transaksional dalan memilih wakilnya dan ini yang harus menjadi catatan kita dalam merubah mekanisme Pileg dan executive kedepannya.

Maka dari itu, saya menyarankan agar:

1. Kembalikan sistem Proprsional Tertutup dalam mendudukkan orang-orang di parlemen atas kader-kader partai yg menjadi pejuang sehingga kelompok kapitalis tak bisa berkuasa dalam membeli suara Rakyat

2. Pilkada melalui DPR yang akan menghemat Cost dalam Pileg maupun Pilkada di setiap priode.

3. Dalam menjalankan ke 2 hal diatas, peran kan juga lembaga negara dalam memberikan materi standarisasi calon legislatif seperti Mendagri dan KPK atau Kepolisian maupun Kejaksaan atas persyaratan seorang legislator maupun kepala daerah.

Semua ini sangat penting dipikirkan negara agar menciptakan Good Government dan orang-orang yang memiliki potensi baik yang akan menjadi pemimpin di Republik ini.

Yakinlah, semua ini agar tidak yang itu-itu saja yang menjadi pemimpin atau pejabat dalam menjalankannamanah rakyat. Sudah saatnya bangsa ini berbenah, sudah saatnya rakyat harus berfikir idealisme dan meninggalkan pemikiran transaksional. Berbenah lah kita agar bangsa ini maju dan sejahtera.

Penulis:

Ketua DPW PSI Sumatera Utara, HM Nezar Djoeli ST