Pemprovsu Diminta Rincikan Pertumbuhan Ekonomi

Kitakini.news - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta merincikan kepada DPRD Sumut terkait capaian pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2023 yang mencapai 5,01 persen.

Baca Juga:

• Warga Johor Deklarasi Dukungan, Rudy Hermanto Jadi Wakil Walikota Medan
• Pemprovsu Dorong Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ditetapkan Sebagai Perda
• Terpilih! Berikut 10 Siswa Finalis Lomba Pelajar Pancasila Sumatera Utara.

"Capaian peningkatan perekonomian itu harus jelas dan didukung dengan data yang rinci, di titik mana saja peningkatan capaiannya. Bila perlu disosialisasikan melalui komisi-komisi terkait di DPRD Sumut," ujar anggota DPRD Sumut Ahmad Hadian (foto) kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Medan, Kamis (18/4/2024).

Hal ini dikatakan Ahmad Hadian merespon pidato Pj Gubsu Hassanudin saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumut memperingati HUT ke-76 Provinsi Sumatera Utara, Rabu (17/4/2024).

Anggota dewan Fraksi PKS Dapil Sumut 5 Asahan-Batubara-Tanjungbalai itu menambahkan, perincian capaian pertumbuhan ekonomi itu perlu dijelaskan, sehingga rakyat bisa mengetahui bidang apa saja terjadi peningkatan.

Dalam pidatonya, Pj Gubsu menyampaikan bahwa memasuki usia ke-76 tahun, beragam capaian telah diraih Provinsi Sumatera Utara, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, hingga berbagai capaian lainnya melebihi capaian nasional.

Pada tahun 2023, pertumbuhan perekonomian Sumut mencapai 5,01 persen. Produk Domestik Regional Bruto Sumut mencapai Rp271 triliun. "Sumut pun menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan perekonomian di Pulau Sumatera," imbuh Hassanudin.

Menanggapi hal itu, Ahmad Hadian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang memprihatinkan pada APBD Sumut Tahun 2024. Seperti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak tercapai, kemudian defisit anggaran yang apakah berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Bila pelaksanaan PON 2024 membebani APBD Sumut, maka Pemerintah Pusat diminta jangan 'lepas tangan' dan menyerahkannya ke Pemprovsu maupun Aceh," cetusnya.

Ahmad Hadian menegaskan bahwa PON 2024 merupakan perhelatan nasional, sehingga Pemprovsu harus intens melakukan lobi ke pusat, agar ikut mengucurkan dana pelaksanaan PON 2024.

"Karena perhelatan PON dan Pilkada 2024 saat ini membebani APBD Sumut. Langkah yang harus ditempuh Pj Gubsu adalah intens melobi ke Pusat dan melakukan kajian secara terbuka dan transparan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut," tegasnya.

Intinya, lanjut Ahmad Hadian, anggaran PON 2024 jangan sampai membebani APBD Sumut yang ujungnya akan mengusik hal-hal prioritas yang sudah diprogramkan. Yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan peternakan.

"Karena ini semua menyangkut hajat rakyat Sumut tak boleh dikurangi. Maka melalui kesempatan ini, kita minta jangan ada pemotongan pengurangan anggaran yang sudah diberikan kepada OPD prioritas di Sumut," bebernya. (**)