Aktivis 98 Relawan AMIN Desak KPU Tetap Gelar Debat Kandidat

Kitakini.news - Aktivis 98 pendukung Anies Baswedan-Gus Muhaimin di Kota Medan, Sumatera Utara mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap menyelenggarakan acara debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Baca Juga:

• Pemko Medan Harap KPU Rekrut KPPS Berintegritas
• Mustafa Kamil Adam Sesalkan KPU Sumut Tunda Pelantikannya
• Dua Kabupaten Di Sumut Batal Calon Tunggal, 4 Kabupaten Lainnya di Indonesia Juga Gagal Lawan Kotak Kosong

Aktivis 98 yang juga Dewan Pengarah Relawan Nasional 14.AM, Sahat Simatupang, mengatakan debat kandidat atau debat calon presiden dan calon wakil presiden jangan sampai dihapus dari jadwal atau tahapan pemilihan presiden 2024.

"Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan rincian debat capres dilakukan tiga kali dan debat cawapres dua kali. Itu harus dilaksanakan KPU dan jangan dihapus atau ditiadakan. Debat kandidat itu perintah undang - undang dan hak rakyat untuk menilai presiden dan wakil presiden," kata Sahat Simatupang, Minggu (19/11/2023).

Sahat menambahkan, merujuk pada pasal 227 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, debat capres/cawapres diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional lewat lembaga penyiaran publik.

Saat debat kandidat itu, sambung Sahat, visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden diuji oleh panelis dan bisa disaksikan rakyat agar tidak seperti membeli kucing dalam karung.

"Rakyat harus tahu apakah calon presiden dan calon wakil presiden pengganti Jokowi mampu menjawab tantangan bangsa kedepannya atau sekedar meneruskan dengan hanya seremonial belaka," kata Sahat.

Sahat juga mengatakan salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan debat kandidat. Kalau debat kandidat dihapus, itu sama saja menjerumuskan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Menurut Sahat, pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Gus Muhaimin sangat siap menghadapi debat kandidat karena memiliki visi dan misi yang tertuang dalam visi besar Indonesia Adil Makmur dalam bingkai satu bangsa, satu negara, satu NKRI, satu tanah air yang bermuara pada satu kemakmuran.