Meredam Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024

Kitakini.news - Seolah-olah pemersatu, Politik Identitas kerap sekali digaungkan oleh oknum-oknum yang berkuasa dalam roda pemerintahan, namun pada kenyataannya menjadi sumber perpecahan dalam perpolitikan di Indonesia. Apa sebenarnya Politik Identitas itu? mengapa menjadi isu sentral ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu)?

Baca Juga:

• Agus Setiawan Kenang Perjalanan Politiknya hingga Duduk di DPRD Medan
• Masuk Politik, Jeje Govinda Diserbu Lalat Aneh
• Dugaan Politik Uang, Ketua DPD Golkar Dairi di Laporkan ke Bawaslu

Di Indonesia, Politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Politik Identitas kerap dijadikan strategi menjelang kontestasi politik untuk saling menjatuhkan.

Politik Identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Agnes Heller seorang pakar politik dari Hongaria menggambarkan Politik Identitas sebagai politik yang difokuskan pada suatu pembedaan, di mana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya Politik Identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.

Sementara pendapat Klaus Von Beyme (1934) seorang ilmuwan politik Jerman yang merupakan Profesor Emeritus Ilmu Politik di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Heidelberg menganalisis karakter gerakan Politik Identitas dalam tiga tahap perkembangan: (1) Tahap Pra-Modern yakni terjadi mobilisasi idelogis oleh para elite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang baru; (2) Tahap Modern yakni terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan pada pembagian kekuasaan; (3) Perkembangan Postmodern, munculnya gerakan berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual, dan tidak ada satu kelompok yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan finalnya. Dalam situasi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, politik perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan.

Politik Identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam demokrasi. Sebab, penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik Identitas merupakan konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori utama. Seperti pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latarbelakang dan menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Akibatnya, hasil dari Politik Identitas berbahaya bagi stabilitas negara, karena dapat memicu konflik antar umat dan persoalan kenegaraan.

Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa nilai keragaman di Indonesia akan sangat dipertaruhkan, dan benturan-benturan akan terus berkembang di kalangan masyarakat. Kecenderungan Politik Identitas telah mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri.

Lalu, bagaimana Politik Identitas ini bisa diminimalisir?

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdaulat ‘dari rakyat dan untuk rakyat’, dan Pemilu menjadi wadah dalam mencari sosok pemimpin yang dapat mewakili aspirasi rakyat. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang rutin diadakan di Indonesia tiap 5 tahun sekali. Setiap tahapan Pemilu selalu ada fenomena masing-masing. Namun yang kerap kali sering terjadi adalah fenomena hoaks dan Politik Identitas. Hoaks dilakukan oleh pengguna internet. Berdasarkan data dari kementerian Komunikasi dan Informasi, ada 170 juta dari 260 juta penduduk Indonesia memiliki handphone, hampir 50% merupakan generasi milenial. Dari data dewan pres ada lebih kurang 800 ribu situs penyebar Hoaks merajalela menjelang Pemilu. Mengapa demikian? Apabila di telaah lebih dalam, penyebaran Hoaks disebabkan oleh budaya masyarakat yang cepat terpengaruh isu-isu tidak benar tanpa butuh mengklarifikasi kebenarannya. Selain itu, bibit Hoaks lahir akibat dari rasa kecemburuan yang mendalam, iri, dengki, sifat ingin menjatuhkan lawan dan terlihat menjadi yang terbaik alias pencitraan.

Integritas politik di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, hingga ada paradigma yang selalu menganggap bahwa politik itu adalah tata cara yang digunakan oleh oknum tertentu untuk memuaskan kepentingan pribadi dan menjadikan masyarakat sebagai suatu jalan hanya untuk memperoleh hasil. Bagaimana cara meminimalisir opini demikian? Hemat penulis, Adalah Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam meredam Politik Identitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya cerminan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Pancasilais harus di perkokoh kembali di dalam hati seluruh rakyat Indonesia, sebab Pancasila merupakan dasar negara yang merangkul seluruh perbedaan, dan memfilter isu-isu ras, suku, dan agama, sehingga pancasila berperan penting dalam meminimalisir Politik Identitas menjelang Pemilu 2024.

Sebagai bangsa yang Pancasilais, hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari perpecahan akibat Politik Identitas adalah (1) Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat, (2) Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti dalam berbagai kondisi, (3) Tidak melakukan diskriminasi pada siapa pun. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri dan identitas nasional merupakan kunci pemersatu bangsa dan negara Indonesia serta jembatan kokoh untuk menghubungkan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Jika itu semua diamalkan dengan baik, maka bangsa Indonesia akan sulit terpengaruh hal-hal negatif.