Anggota DPR RI Lestari Moerdijat Ingatkan Pemerintah Perkuat SDM Pariwisata
Kitakini.news -Mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, Anggota DPR RI Komisi X, Lestari Moerdijat meminta pemerintah menguatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sebab hal itu berkaitan dengan dukungan terhadap konsistensi peningkatan jumlah wisatawan.
Baca Juga:
Laporan
Badan Pusat Statistik (BPS) katanya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
(wisman) ke Indonesia pada Januari–November 2023 sebanyak 10,41 juta orang. meningkat
110,86 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Meski mengalami lonjakan signifikan
dibandingkan 2022, namun hingga November 2023 masih lebih rendah jika
dibandingkan dengan 2019 yang mampu mencapai 14,7 juta kunjungan.
"Tren
kunjungan wisata pada tahun lalu yang membaik harus dipertahankan dengan
konsisten meningkatkan kualitas pariwisata yang ditawarkan," tutur Lestari
yang dikutip olehParlementaria, Senin (8/1/2024).
Lebih
lanjut, politisi Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan stakeholder terkait
untuk mengikuti perencanaan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan
dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan potensi dan tantangan, mewujudkan
pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, namun
adalah sebuah keniscayaan.
Indonesia
dengan segala keragaman kekayaan yang dimiliki, Lestari berharap sektor
Pariwisata Indonesia tetap hidup dengan nilai bangsa yang diyakini sekaligus
mampu mensejahterakan masyarakat lokal setempat sehingga lebih mandiri dan
berdaya.
Sebagai
informasi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf) akan menyiapkan dana pariwisata (Indonesia Tourism
Fund) sebesar Rp7 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk
penyelenggaraan agenda pariwisata dan promosi pariwisata dalam rangka
meningkatkan citra Indonesia di mata dunia seperti World Expo, Piala Dunia, dan
konser musik besar.
Alokasi
awal dana pariwisata ditargetkan mencapai Rp2 triliun. Dana ini akan dikelola
oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sehingga dinilai tidak perlu
membentuk lembaga baru. Walaupun begitu, Pemerintah Indonesia melalui
Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan akan tetap berupaya melibatkan para
pemangku kepentingan di sektor pariwisata.