Dari 3.005 Km Jalan Provinsi, 21,81 Persen Kondisi Sedang, 4,78 Rusak Ringan dan 17 Persen Rusak Berat

Kitakini.news - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan provinsi di Sumut yang sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan, demi kelancaran roda perekonomian.

Baca Juga:

• Dorong Rehabilitasi Irigasi, Rony: Jangan Terhambat Karena OTT Kadis PUPR
• PKS Setujui Ranperda APBD 2024 dengan Catatan Penting
• Kinerja Pendapatan APBD 2024 Medan Disoroti PKS

Mengingat dari 3.005 Km jalan yang ada, hanya 56 persen diantaranya yang berada dalam kondisi baik, 21,81 Persen dalam kondisi sedang, 4,78 persen rusak ringan dan 17 Persen mengalami kerusakan berat.

Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba SE M I.Kom dalam pendapat fraksinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sumut TA 2024 yang disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus SH didampingi Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto M.Si, H Ihwan Ritonga, Ricky Antoni, Salman Alfarisi dan dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubenur H Surya di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (22/5/2025).

Berdasarkan dari data tersebut diatas, tambah Mangapul, Fraksi PDI Perjuangan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih perlu ditingkatkan, agar perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dapat segera diperbaiki, karena dinilai sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Mangapul meminta Dinas PUPR Sumut segera menyusun peta jalan strategis pembangunan infrastruktur, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Tidak hanya infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.

Pengelolaan BUMD selama ini bahkan dinilai membebani anggaran daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan maksimal agar BUMD menjadi produktif dan profesional.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mengatakan, capaian progres infrastruktur pengendalian banjir dan pengembangan irigasi ada kemajuan penting, namun penanganannya harus merata hingga ke wilayah tertinggal.

"Kami menilai, masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan akses jalan, air bersih, listrik, dan internet secara layak. Pemprovsu perlu menetapkan strategi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berbasis spasial," ujar Timbul Jaya Sibarani.

Sedangkan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan provinsi di daerah pedalaman, lanjut Timbul Jaya Sibarani, pembangunan jembatan penghubung antar kabupaten dan fasilitas publik untuk wilayah pesisir dan pegunungan harus menjadi skala prioritas pembangunannya.

Pendapat Fraksi Gerindra yang dibacakan juru bicaranya H Subandi mengungkapkan bahwa pihaknya menerima LKPj Sumut TA 2024 dengan berbagai catatan, diantaranya agar Pemprovsu memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak serta mendata aset yang tersebar diberbagai daerah di Sumut, sebelum diserobot pihak ketiga.

Sementara itu, pendapat Fraksi PKS yang dibacakan juru bicaranya Haryanto, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Yahdi Khoir dan juru bicara Fraksi NasDem Pdt Berkat Kurniawan Laoli berharap kepada Pemprovsu meningkatkan profesionalisme BUMD, untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau melakukan merger terhadap BUMD yang tidak sehat. (**)