Anggota DPRD Sumut Sebut Operasi Pasar Kurang Efektif Atasi Beras Mahal

Kitakini.news - Anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian menyebut langkah operasi pasar yang menjadi andalan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok belum cukup efektif. Pasalnya, kondisi stok beras saat ini di berbagai daerah masih tergolong mencukupi permintaan konsumen.

Baca Juga:

• Bahas Isu Strategis, PDI-P Sumut Terima Kunjungan PKS dan Hanura
• Meresahkan Warga, Fraksi PKS Minta Perda Persampahan Direvisi
• Tanggapan Fraksi PKS Akan Ranperda, Ini Bentuk Kepedulian Dewan, Penyambung Lidah Rakyat

"Pemerintah Provinsi itu harus sigap dan cepat melakukan operasi pasar. Dan memastikan kualitas berasnya bagus, serta yang terpenting adalah sesuai harga eceran tertinggi (HET)," ujar Ahmad Hadian dari Fraksi PKS, DPRD Sumut kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Hadian menilai bahwa mahalnya harga beras hingga jauh melebihi HET pemerintah, diindikasi karena adanya permainan mafia pangan yang sengaja menggiring agar terjadi kenaikan, demi keuntungan pribadi atas nama bisnis. Padahal menurutnya, beras adalah bahan pangan utama hampir di seluruh wilayah Indonesia.

"Tetapi operasi pasar saja tidak cukup dalam mengendalikan harga. Sebab itu biasanya terbatas pada tempat-tempat tertentu saja. Misalnya di titik ibukota kabupaten atau kecamatan. Sementara di tempat lain, tetap saja ada kemungkinan permainan (mafia) itu terjadi," kata Hadian.

Dirinya juga menyinggung soal kemampuan pemerintah menjalankan tata kelola dan tata niaga pangan. Mengingat HET saat ini telah dilanggar, bahkan sejak Oktober 2023, yang terus merangkak hingga kini. Sehingga kesannya, operasi pasar selama ini seperti pemadam kebakaran.

"Jadi negara harus hadir untuk rakyatnya. Ini bukan wujud dari prinsip Merdeka Pangan. Karena masih dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah juga perlu bertindak tegas kepada pihak yang terindikasi sengaja mempermainkan harga ini. Jangan sampai ini dibiarkan terus," jelas Hadian.

Selain itu, Hadian juga meminta agar pihak Bulog menempatkan posisi dan peran aktifnya dalam menjalankan tata kelola dan tata niaga pangan. Sebab kesan yang muncul, perusahaan milik negara ini justru menjadi penampung barang impor atau mengelola bahan pokok dengan kualitas medium (rendah).

"Jadi Bulog juga belum berperan sebagaimana mestinya. Padahal harusnya mereka menjadi pesaing bagi para tengkulak dan ancaman bagi mafia beras. Di sini kita merasa aneh, kenapa negara seakan tidak hadir untuk rakyatnya," pungkas Hadian.

Sebagaimana diketahui, bahwa HET beras di Sumut (zona 2), dipatok Rp11.500/kg untuk beras medium dan Rp14.400/kg untuk beras premium/lokal, oleh pemerintah pusat.