Hassanudin Buka Musrenbang RKPD 2025 Zona Pantai Timur

Kitakini.news - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu( Hassanudin menyebutkan sejumlah isu strategis, pada saat membuka Pra Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2025, Zona Pantai Timur, di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/2/2024).

Baca Juga:

• Pemprovsu Dorong Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ditetapkan Sebagai Perda
• Wujudkan ‘Sumut Mantap dan Harmoni’, Ini kata Fatoni
• PON XXI, Pj Gubsu Perintahkan Seluruh Jajaran Perkuat Promosi

Sejumlah isu strategis yang disampaikan terkait hilirisasi industri pengolahan, kemiskinan, ketimpangan, urbanisasi, pengangguran, kewirausahaan dan pengembangan UKM, pemukiman kumuh, daya dukung dan tata ruang, pemenuhan kebutuan dasar seperti sanitasi dan air bersih.

"Forum Pra Musrenbang ini dilakukan agar setiap daerah yang ada di Pantai Timur yang termasuk dalam forum pra musrenbang melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi setiap perencanaan yang dibuat. Karena hal ini harus kita diskusikan untuk dapat dirumuskan dalam program pembangunan daerah di masing-masing wilayah di Pantai Timur," terang Hassanudin di hadapan seluruh peserta Musrenbang RKPD Sumut 2025 Zona Pantai Timur.

Isu strategis lainnya, lanjut Hassanudin, adalah terbangunnya ruas Tol Tebingtinggi-Indrapura-Limapuluh, dengan harapan ke depan akan terbangun Tol Rantau Parapat menyambung ke Tol Riau.

Selain itu ruas Tol Medan-Binjai-Stabat, yang terbangun sampai ke Langsa dan Aceh. Maka wilayah Pantai Timur akan terhubung dan menjadi pintu masuk arus barang dan orang, dari Provinsi Riau dan Aceh.

"Kita harus dapat memanfaatkan keuntungan lokasi ini dengan keberadaan infrastruktur jalan, keberadaan Pelabuhan Kualatanjung dan Belawan. Kita juga berharap dapat menarik arus pergerakan barang dari Aceh dan Riau ke Sumatera Utara, sekaligus menjadi peluang menawarkan untuk berinvestasi di Sumatera Utara, sehingga akan terbangun pusat-pusat aglomerasi," bebernya.

Untuk itu, sambung Hassanudin, iklim investasi harus tercipta kondusif dengan upaya memberikan upah buruh yang kompetitif, ongkos angkut yang murah, harga dan sewa tanah yang murah, bila dibandingkan provinsi lain.

Menurutnya, hal-hal seperti ini mampu menaikkan daya saing Provinsi Sumut dibandingkan provinsi lain.

Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, penyusunan RKPD 2025 difokuskan pada empat isu utama yakni pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovastif.

Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut 2025 Pantai Timur dihadiri sejumlah kepala daerah seperti Bupati Asahan Surya, Pj Bupati Langkat Muhammad Faisal Hasrimy, Bupati Deli Serdang Muhammad Ali Yusuf Siregar, Bupati Sergai Darma Wijaya, Pj Bupati Batubara Nizhamul, Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus, Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, Bupati Labuhanbatu Selatan Edimin, Walikota Binjai Amir Hamzah, Pj Walikota Tebingtinggi Syarmadani, Walikota Tanjungbalai Waris Tholib, Walikota Medan Bobby Nasution, seluruh pimpinan OPD Sumut, dan peserta musrenbang.

Sementara Bupati Asahan Surya mengatakan, dalam pelaksanaan roda pemerintahan Kabupaten Asahan turut menyukseskan pembanunan Provinsi Sumut dengan memedomani 10 program prioritas, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Asahan.

Dia menyebutkan, kesepuluh program tersebut yakni program digitalisasi birokrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) tangguh, ekonomi mandiri, Asahan Sehat, Asahan Cerdas, infrastruktur yang kuat, Asahan Religius, lingkunngan berbasis partisipatif, Asahan Go Wisata, Asahan perang Covid-19 yang saat ini dinyatakan sudah berakhir.

"Saya mengharapkan kolaborasi dan dukungan Pemerintah provinsi Sumut untuk mewujudkan masyarakat Asahan yang religius dan berkarakter," pungkasnya. (**)