Selasa, 16 April 2024

Temui Warga Sunggal, Baskami Terima Aduan Korban Mafia Tanah

Heru - Selasa, 06 Februari 2024 20:03 WIB
Temui Warga Sunggal, Baskami Terima Aduan Korban Mafia Tanah
(Gorby)
Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting

Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Ginting menerima sejumlah aduan warga terkait 'permainan' mafia tanah di kawasan tersebut.

Baca Juga:

Seorang warga Catrine Sitorus (60), menyampaikan dirinya menjadi korban oknum yang diduga mafia tanah, atas lahan yang telah dimilikinya sejak tahun 1970 -an.

"Terus terang saja Pak Ketua, tanah yang saya tempati merupakan tanah warisan dari orangtua saya sudah lebih 50 tahun. Tanah itu, ada yang mengambil paksa," katanya, Selasa (6/2/2024).

Hal tersebut disampaikan Catrine saat kegiatan temu ramah Baskami Ginting bersama warga di Jalan Patriot, Kecamatan Medan Sunggal.

Catrine mengatakan, alas hak yang dimilikinya merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM). Akan tetapi, ada yang menyerobot lahannya dengan dasar ssettifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang disinyalir telah habis masa berlakunya.

"Pak sertifikat hak pakai itu saya dengar sudah habis dan mereka menggunakan dasar itu menyerobot lahan saya," jelasnya.

Catrine juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta keadilan dan solusi, mengingat usianya sudah tidak muda lagi.

"Kami mau Bapak Ketua DPRD Sumut membela dan mendengarkan aspirasi kami untuk dicarikan solusinya," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Baskami menyampaikan konflik agraria merupakan masalah klasik, yang memang tidak ditangani secara serius oleh pemerintah.

"Bagaimana tidak? Kita terus mengalami persoalan agraria yang tak kunjung selesai. Tidak adanya political will dari pemerintah pusat dan carut marutnya data kepemilikan tanah kita, belum lagi intervensi oknum-oknum aparat menyebabkan persoalan agraria kita tidak pernah selesai," jelasnya.

Diakui Baskami, persoalan agraria di Sumut begitu kompleks, sehingga diperlukan penanganan yang komperehensif dari seluruh otoritas terkait, agar tidak lagi mafia tanah berkuasa terhadap tanah-tanah rakyat di Sumut.

Baskami berharap, agar penyelesaian persoalan agraria harus melalui tahap identifikasi yang cermat dengan melakukan koordinasi kuat pemerintah pusat dan daerah.

"Saya meminta seluruh penyelesaian sengketa dapat dimaksimalkan penyelesaiannya, demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Baskami juga mengatakan, 'membuka pintu' kepada masyarakat yang menjadi korban para mafia tanah.

"Kita adakan rapat dengar pendapat di komisi terkait kita undang BPN dan pihak yang berwenang mengatasi sengketa ini," pungkasnya. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Dishub Sumut Lakukan "Ram Check" Pastikan Keamanan Kendaraan Mudik

Dishub Sumut Lakukan "Ram Check" Pastikan Keamanan Kendaraan Mudik

Safari Ramadhan, Ricky Anthony Berbagi Berkah Kepada Anak Yatim

Safari Ramadhan, Ricky Anthony Berbagi Berkah Kepada Anak Yatim

Berkah Ramadhan, Ricky Anthony Berbagi Menu Buka Puasa di Langkat

Berkah Ramadhan, Ricky Anthony Berbagi Menu Buka Puasa di Langkat

Dua Tahun Penyidikan, Kasus Mafia Tanah di Kawasan Hutan Lindung Sergai dan Langkat Belum Ada Hasil

Dua Tahun Penyidikan, Kasus Mafia Tanah di Kawasan Hutan Lindung Sergai dan Langkat Belum Ada Hasil

Usai Libur Lebaran, Pemprovsu Gelar Rangkaian Perayaan HUT Ke-76 Provinsi

Usai Libur Lebaran, Pemprovsu Gelar Rangkaian Perayaan HUT Ke-76 Provinsi

Terpilih Sebagai Anggota DPRD Sumut, Kiki Handoko Akan Soroti Pupuk Bersubsidi Yang Sulit Didapat

Terpilih Sebagai Anggota DPRD Sumut, Kiki Handoko Akan Soroti Pupuk Bersubsidi Yang Sulit Didapat

Komentar
Berita Terbaru