Berikut 5 Langkah Strategis BI dan Pemerintah untuk Jaga inflasi

Kitakini.news - Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati 5 langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada tahun 2023. Kesepakatan ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), Senin (20/2/2023).

Baca Juga:

• Balon Udara di Turki Makan Korban, 19 Turis Indonesia Luka
• Kenaikan Harga Beras di Sumut, Berikut Analisis Ekonom Gunawan Benjamin
• Jepang Hajar Indonesia 6-0, Garuda Tutup Laga Pamungkas Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Kekalahan

Seperti dilansir Bank Indonesia, kelima langkah strategis tersebut adalah; pertama memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;

Kedua menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% - 5,0%.

Ketiga memperkuat ketahanan pangan domestik melalui: (i) akselerasi implementasi program lumbung pangan; dan perluasan kerja sama antardaerah;

Kemudian keempat memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;

Lalu yang kelima memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan ​TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024. 

"Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi," terang dia. 

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema: “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan".

Inflasi IHK pada 2022 jauh lebih rendah dari prakiraan. Inflasi IHK pada Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), di bawah prakiraan consensus forecast sebesar 6,5% (yoy) setelah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022. 

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya keras yang ditempuh Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

Upaya yang ditempuh dalam perkembangannya dapat mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM dan menurunkan tekanan inflasi, termasuk harga pangan, sejalan dengan respons untuk menjaga keterjangkauan harga, mengelola ketersediaan pasokan, meningkatkan kelancaran distribusi dan memperkuat strategi komunikasi.

Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarannya. Sinergi melalui TPIP dan TPID terus dilanjutkan dengan memperkuat program GNPIP di berbagai daerah. 

Program tesebut termasuk diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan domestik, serta peningkatan kualitas data pangan sebagai unsur penting bagi perumusan kebijakan. Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

HLM TPIP tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, Direktur Utama BULOG, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan Kementerian/Lembaga anggota TPIP.

Redaksi