Program Kerja TPAKD 2023 Mengedepankan Produk Syariah

Kitakini.news - Seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus memberikan dukungan strategis berupa kontribusi dan peran aktif agar akses keuangan dapat terbuka dan terjangkau seluas-luasnya oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Pengusaha Muda Sumut : Promosi Digital Bobby Nasution Bisa Jadikan Sumut Magnet Wisata Kuliner Asia
• Herna Pardede, Dulu Geluti Dunia Sepak Bola, Kini Taklukkan Bisnis Dekorasi di Medan
• Shanty Denny Bangga Punya Suami Tak Rewel

"Selaras dengan Program Kerja TPAKD. Melalui moto 3K (Komitmen, Kolaborasi dan Keberlanjutan), kami berharap kinerja TPAKD di Sumatera Utara dapat berjalan semakin baik sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional," Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Untung Santoso dalam Workshop Penyusunan Program Kerja TPAKD Tahun 2023 di Medan, Kamis (19/1/2023).

Untung yang juga mewakili Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori mengungkapkan sesuai dengan Roadmap TPAKD 2021-2025, terdapat penetapan program tematik untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tema yang diusung adalah “Akselerasi Pemanfaatan Produk dan Layanan Keuangan Syariah”, dengan fokus kepada pengembangan ekosistem desa inklusi atau desa wisata.

Setiap usulan program kerja TPAKD tahun 2023 yang ditetapkan oleh masing-masing TPAKD diarahkan agar dapat menyasar program kerja yang mengedepankan produk syariah dengan target sasaran masyarakat di pedesaan namun tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan potensi di masing-masing Kabupaten dan Kota.

Diharapkan dengan adanya program kerja tahun 2023 ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku Industri Jasa Keuangan dapat terus berkolaborasi dan bersinergi. Terutama dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.

Adapun lima besaran program kerja TPAKD Sumatera Utara tahun 2023 adalah Ekosistem Desa Inklusi Keuangan, Perempuan Maju, Unggul, dan Terhormat, UMKM Bermartabat , One Village One Agent, dan Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi. Dalam pelaksanaannya, OJK bersinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi, OPD yang terkait, dan Pemerintah Daerah di 33 kab/kota.

“Sejalan dengan amanat yang diberikan kepada kami, OJK senantiasa membantu proses penyusunan dan penetapan usulan Program Kerja serta memberikan pemahaman menyeluruh terhadap program kerja tersebut serta membantu menetapkan target yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan timely),” ujar Untung.

OJK juga secara berkala akan memantau perkembangan implementasi kelima besaran program kerja tersebut secara periodik di sepanjang tahun.

Hadir membuka kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arief Sudarto Trinugroho. Dia mengatakan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. 

"Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan," ujar Arief.

Untuk itu, Arief mengimbau seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat harus teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.

Redaksi