Lagi, Menkeu Dibuat Pusing Dengan Besaran Anggaran Pemda Parkir di Bank

Kitakini.news– Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali dibuat pusing akibat besarnya anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank yang nilainya cukup fantastis yakni Rp123,74 triliun untuk per Desember 2022.

Baca Juga:

• Pengusaha Muda Sumut : Promosi Digital Bobby Nasution Bisa Jadikan Sumut Magnet Wisata Kuliner Asia
• Herna Pardede, Dulu Geluti Dunia Sepak Bola, Kini Taklukkan Bisnis Dekorasi di Medan
• Shanty Denny Bangga Punya Suami Tak Rewel

“Kami akan terus bekerjasama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Menkeu dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Jakarta, melansir dari Inilah.com, Selasa (17/1/2023).

Adapun dana Pemda tersebut tercatat turun 48,4 persen dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm) yang sebesar Rp239,8 triliun.

Namun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), terdapat kenaikan sebesar 9,14 persen dari Rp113,38 triliun pada Desember 2021.

Menkeu menjelaskan, penurunan saldo Pemda diperbankan pada Desember 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya antara lain disumbang oleh meningkatnya realisasi belanja daerah pada periode Desember 2022.

Kendati demikian, lanjut Sri Mulyani, saldo dana per Desember 2022 tersebut merupakan saldo tertinggi dari tiga tahun terakhir, antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan daerah yang belum diikuti dengan serapan belanja yang optimal.

Seperti diketahui, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 tercatat sebesar Rp288,17 triliun yang didominasi oleh pajak daerah sebesar Rp209,47 triliun.

Selain PAD, Sri juga mengungkapkan terdapat pula Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diberikan oleh pemerintah pusat mencapai Rp816,2 triliun pada tahun 2022 atau naik 3,9 persen (yoy) dari Rp785,7 triliun pada 2021, sebagai komitmen pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di daerah.

“TKDD ini sebagai bukti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bekerja bersama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga ekonomi dan masyarakat,” tandasnya.

Redaksi