Jumat, 04 Juli 2025

Baskami Ginting Minta Masyarakat Awasi Netralitas ASN Jelang Pemilu

Heru - Senin, 20 November 2023 08:03 WIB
Baskami Ginting Minta Masyarakat Awasi Netralitas ASN Jelang Pemilu
Gorby
Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting (Pegang Mic).

Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Ginting meminta masyarakat turut serta mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang perhelatan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Menurut Baskami, hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, selain penyelenggara Pemilu, aparat kepolisian, masyarakat sangat diperlukan pengawasannya.

"ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis maupun berafiliasi dengan partai politik," ujar Baskami kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Senin (20/11/2023).

Baskami meminta masyarakat segera melaporkan, bila terjadi indikasi ketidaknetralan ASN, agar segera melaporkannya ke Bawaslu, Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, (Gakkumdu).

"Masyarakat juga bisa meningkatkan pengawasannya dengan menggandeng media massa yang tentunya kredibel dan terpercaya," tambahnya.

Politisi senior PDI Perjuangan itu, meminta Bawaslu turut mensosialisasikan terkait potensi ketidaknetralan ASN.

"Biasanya itu dimulai dari instruksi kepala daerah yang menjurus pada calon tertentu. Di sanalah para ASN dituntut untuk berpihak, mengalihkan kewenangannya untuk paslon tertentu. Hal ini merupakan pelanggaran," jelasnya.

Masih kata Baskami, Undang-Undang Nomor 5 Tentang ASN tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur batasan ASN dan saksi yang diberikan. Batasan itu berlaku dari sebelum, saat dan pasca pemilihan umum.

"Batasan itu meliputi keaktifan ASN dalam proses kampanye, gesture tubuh, mengajak, menjadi tim kampanye, hingga menyelenggarakan kampanye," tambahnya.

Baskami juga mengimbau para Kepala Daerah tetap menjaga netralitas dan tidak melanggar hukum.

"Mari kita berikan contoh dan teladan bagi masyarakat. Berikan pendidikan politik yang mencerdaskan dalam kerangka demokrasi yang sehat," pungkasnya. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komisi D DPRD SU Desak PTPN 1 Fasilitasi Lahan Eks HGU Untuk Pemakaman Umum

Komisi D DPRD SU Desak PTPN 1 Fasilitasi Lahan Eks HGU Untuk Pemakaman Umum

Tahun Ini, Bobby Nasution Akan Terapkan Sekolah 5 Hari

Tahun Ini, Bobby Nasution Akan Terapkan Sekolah 5 Hari

DPRD Sumut Kaget Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Lahan HGU PTPN 1 Rugikan Negara Rp930 M

DPRD Sumut Kaget Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Lahan HGU PTPN 1 Rugikan Negara Rp930 M

Pemadaman Listrik di Medan, DPRD Sumut Akan Panggil PLN

Pemadaman Listrik di Medan, DPRD Sumut Akan Panggil PLN

OTT KPK di Sumut, Ahmad Hadian: Harus Ada Pembenahan Menyeluruh di Birokrasi Pemprovsu

OTT KPK di Sumut, Ahmad Hadian: Harus Ada Pembenahan Menyeluruh di Birokrasi Pemprovsu

Pertambangan Ilegal Marak, Komisi D DPRD Sumut Cecar PTPN I

Pertambangan Ilegal Marak, Komisi D DPRD Sumut Cecar PTPN I

Komentar
Berita Terbaru