Hanief Palopo : Jualan Jasa Politik Tak Bisa Ganggu Niat Prabowo Perbaiki Pemerintah Melalui Reshuffle

Kitakini.news - Reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo dinilai sebagai langkah tepat di tengah situasi politik nasional yang kian dinamis. Kebijakan tersebut diyakini mampu memberikan tiga dampak positif, yakni mendorong stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, meningkatkan optimisme serta keyakinan masyarakat, dan membangun kembali legitimasi pemerintah di mata publik.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Picu Pelemahan Rupiah dan IHSG, Harga Emas Melonjak
• Reshuffle Kabinet Direspon Negatif, Harga Emas Meroket
• Analisa Pengamat Dibalik Reshuffle Terhadap Budi Arie dan Abdul Kadir Karding, Raja Juli Antoni Lolos

Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Taring Prabowo–Macan Asia, Hanief Palopo W, di Jakarta, Jumat, 12 September 2025. Menurutnya, reshuffle kabinet kali ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo serius dan fokus menjalankan agenda perbaikan, pembangunan, sekaligus mendengarkan aspirasi rakyat.

"Reshuffle kabinet ini merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo sangat serius melakukan perbaikan, pembangunan, dan mendengarkan aspirasi rakyat," ujar Hanief.

Ia menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi reshuffle kabinet, yaitu adanya kinerja sejumlah menteri yang dianggap belum optimal, kepentingan politik untuk meredam ketidakpuasan publik, serta alasan yuridis ketika pejabat terjerat kasus hukum. Menurutnya, Presiden tentu memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya, termasuk mempertimbangkan hal-hal yang bisa memberatkan agenda kerja pemerintah ke depan.

Hanief menambahkan, kebijakan reshuffle juga berdampak pada meningkatnya optimisme dan keyakinan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menyebut langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.

"Kami menilai ada respon positif di masyarakat terkait kebijakan reshuffle oleh Presiden. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya legitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai Macan Asia. Kebijakan yang tegas ini menjadi angin segar bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Meski demikian, Hanief tidak menampik adanya sebagian kelompok yang merasa tidak senang dengan reshuffle tersebut. Bahkan, ada pihak yang mencoba mengaitkan pergantian kabinet dengan jasa politik tertentu.

"Harus adil melihat situasi ini. Jangan membangun narasi seolah-olah ingin mendiskreditkan perjuangan politik Prabowo," tegasnya.

Lebih lanjut, Hanief menyinggung rekam jejak elektoral Prabowo dalam tiga kali pemilihan presiden terakhir. Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi–Jusuf Kalla meraih 53,13 persen suara, sementara Prabowo–Hatta memperoleh 46,84 persen. Di Pilpres 2019, pasangan Jokowi–Ma'ruf Amin meraih 55,50 persen, sedangkan Prabowo–Sandiaga mendapatkan 44,50 persen suara. Sementara pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo–Gibran unggul dengan 58,59 persen, disusul Anies–Muhaimin 24,95 persen dan Ganjar–Mahfud 16,47 persen.

Hanief menilai data tersebut menunjukkan bahwa sejak 2014 Prabowo telah memiliki "investasi suara" yang konsisten berada di atas 44 persen, terlepas dari siapa pun pasangan wakilnya. Selisih kenaikan suara Prabowo dari 2019 ke 2024 sekitar 14 persen, yang menurutnya tidak sepenuhnya bisa diklaim sebagai pengaruh pasangan atau pihak tertentu.

"Prabowo mau dipasangkan dengan siapa pun, potensi menangnya memang sangat besar. Investasi suaranya sudah di atas 44 persen sejak Pilpres 2014. Jadi tidak perlu ada klaim berlebihan terkait jasa politik," pungkas Hanief.