KONI Sumut Percepat Pencairan Bonus PON XXI, Target Cair Sebelum Lebaran

Baca Juga:

• Pemkab Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Digital Gratis
• Hatunggal Siregar Pimpin KONI Sumut 2025–2029, Pertahankan Posisi 4 Besar di PON 2028 jadi Target
• Ketua KONI Sumut Harus Jago Lobi: Rafriandi Ingatkan Pentingnya Hubungan Harmonis dengan DPRD

"Kami ingin memastikan bahwa sebelum Lebaran, bonus sudah masuk ke rekening atlet dan pelatih berprestasi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pembina," ujar Prof. Agung dalam pertemuan dengan perwakilan atlet dan pelatih di Aula KONI Sumut, Jalan Willem Iskandar II, Jumat (21/3/2025).

Dalam kesempatan itu, sejumlah atlet dan pelatih mengungkapkan kekecewaan mereka atas berkurangnya jumlah bonus dibandingkan PON XX Papua 2021.

Pemotongan pajak serta efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah menjadi faktor utama penyusutan nilai bonus yang diterima.

Menanggapi keluhan tersebut, KONI Sumut berjanji akan mencari solusi agar hak atlet dan pelatih tetap terpenuhi.

"Kami paham keresahan kalian, karena kalian adalah bagian dari keluarga besar kami. Kami terus mengupayakan agar beban pajak yang kalian tanggung bisa diminimalkan," tegas Prof. Agung.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa refocusing dan efisiensi anggaran adalah hal yang tidak dapat dihindari.

"Kita tetap harus berterima kasih kepada Pemprovsu dan Disporasu yang telah memberikan apresiasi atas perjuangan kalian," tambahnya.

Sekretaris Umum KONI Sumut Muchrid Nasution, Bendahara Umum TP Sihombing, serta beberapa pejabat KONI lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menegaskan bahwa seluruh proses pencairan bonus dilakukan secara transparan dan adil.

"Tidak mungkin KONI Sumut bersikap tidak adil kepada atlet dan pelatih. Mereka adalah aset yang harus kami jaga," tegas Prof. Agung.

Sementara itu, TP Sihombing menjelaskan bahwa KONI awalnya mengajukan anggaran bonus sebesar Rp78 miliar. Namun, setelah pembahasan dengan Dispora Sumut, jumlah yang disetujui hanya Rp56 miliar dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

"Saya ingin meluruskan, ini bukan pemotongan. Pajak menjadi tanggung jawab penerima, tidak lagi ditanggung oleh pemberi seperti pada PON Papua," katanya.

Meski ada pengurangan anggaran, KONI memastikan pencairan bonus tetap menjadi prioritas utama.

"Kita semua sepakat, bonus harus diterima atlet dan pelatih sebelum Lebaran. Jangan sampai mereka yang sudah berjuang justru terdampak saat hari raya," tutup Sihombing.