Ini 8 Catatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Abdul Rahim, Dua Diantaranya Narkoba dan Proyek Multiyears

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Abdul Rahim Siregar menyampaikan 8 catatan refleksi akhir tahun 2023 kinerja Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Hassanudin selama lebih dari 114 hari. Diantaranya tentang Narkoba yang dinilai semakin menjamur dan pemberantasannya masih belum maksimal dan stagnannya Proyek Multiyears

Baca Juga:

• Polres Dairi Tangkap Bandar Narkoba Pecatan Polri
• Rudi Alfahri: Tangkap Mafia Beras, Bila Perlu Hukum Mati!
• Yahdi Khoir Minta BUMD Segera Berbenah Untuk Tingkatkan PAD

Abdul Rahim mengatakan, setelah lebih dari 114 hari menjalankan tugas atas amanat negara dan amanat Presiden Republik Indonesia, menggantikan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) yang telah mengabdi 5 tahun dan dinilai telah membangun fondasi membangun Sumut Adil, Aman dan Bermartabat (RPJMD Sumut 2018-2023), tentunya masyarakat memiliki ekspektasi dan harapan besar kepada Pj GubsuHassanudin untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik, lebih luas dan lebih dirasakan lagi bagi masyarakat Sumut.

Menurut Abdul Rahim, masyarakat Sumut menunggu terobosan kebijakan strategis populis yang berdampak kepada perekonomian terkendali, pelayanan prima, pendidikan bermartabat, kesehatan ramah dan infrastruktur mantap Sumut.

Abdul Rahim menjelaskan, pihaknya dapat secara objektif mencermati kinerja Pj Gubsu dalam waktu hampir 4 bulan ini sebagai orang nomor 1 di Sumut dan Sekda Pemprovsu sebagai oramg nomor 2 di Sumut.

"Saya sebagai Anggota DPRD Sumut mewakili Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pj Gubsu yang telah mampu mengendalikan inflasi masih tetap dibawah inflasi Nasional dan menurunkan angka Stunting dari 21 persen menjadi 18 persen," paparnya.

Kemudian, lanjut Abdul Rahim, Pj Gubsu juga telah melakukan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Bersir Narkoba dan juga kegiatan persiapan PON ke XXI yang terus diburu dan dikejar, baik fisik maupun penyiapan atlet sebagai tuan rumah.

"Disamping kinerja yang dilakukan tentunya ada Pekerjaan Rumah yang harus menjadi atensi serius Pj Gubsu dan Sekdaprovsu," ucapnya kepada wartawan di Medan, Sabtu (30/12/2023).

Secara panjang lebar, ARS menguraikan delapan catatan refleksi Sumut Tahun 2023, yakni masalah Narkoba yang semakin menjamur dan terkesan dibiarkan oleh instutusi di negeri ini, yang seharusnya berada di garda terdepan memberantas peredaran benda haram itu.

ARS juga menilai, pemberantasan masih setengah hati memberantas Narkoba yang jelas-jelas merusak generasi muda Indonesia.

"Seharusnya kita malu sebagai FORKOPIMDA, kita malu sebagi Anggota DPRD Sumut dan kita malu kepada generasi muda dan anak- anak kita bahwa Sumut masih bertengger di peringkat pertama peredaran dan pemakaian Narkoba di Indonesia. Dan ditangkapnya Mantan Kapolda Sumbar inisial TM adalah sebuah pelajaran penting bangsa ini," beber ARS.

Kemudian, masih kata Abdul Rahim, semakin banyak konflik agraria/pertanahan di Sumut yang belum kunjung tuntas, sehingga berdampak kepada konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, yang endingnya merugikan masyarakat.

"Yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan penggangguran yang meningkat. Terbukti kondisi masyarakat saat ini semakin berat dan banyaknya generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan," cetusnya.

"Sehingga menjadi potensi terjadi kriminalitas yang marak di tengah-tengah kita tentu membuat ketidaknyamanan masyarakat terkait aksi pencurian, perampokan, begal dan lainnya. Lalu, stagnan pelayanan Birokrasi kepada dunia usaha dan masyarakat, khusus bidang perizinan (Galian C), pendidikan, kesehatan dan lain lain," paparnya.

"Dengan Sumut meraih Piagam Meritokrasi dari MENPAN, ini harus menjadi tantangan untuk pengelolan pelayanan (Merit System) lebih baik di Sumatera Utara," terangnya.

Selanjutnya, tambah Abdul Rahim, penyediaan bus untuk mahasiswa dan masyarakat untuk pulang ke kampung untuk dapat menyalurkan aspirasi sebagai pemilih, karena rata-rata mahasiswa di Medan dan sekitarnya masih memiliki KTP Kampung halaman.

"Diharapkan agar ini menjadi atensi Pj Gubsu dan Sekdaprovsu untuk menyediakan bus. Ini bukan hal yang baru, karena Pemprovsu dan Pemko Medan telah menyediakan bus di saat Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Dan hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sumut," tukasnya.

Tiga catatan lagi, lebih lanjut Abdul Rahim, yakni stagnannya pembangunan Rp2,7 triliun sebagai proyek Multiyears yang seharusnya tuntas tahun 2023 ini, tapi kenyataan PT Waskita yang ditunjuk sebagai pelaksana yang tergabung dalam Kerja Sama Operasional (KSO) terkesan tidak serius dan bermain-main (Wanprestasi) terhadap program yang sesungguhnya membantu perekonomian dan akses pelayanan di masyarakat.

Khusus masalah pertambangan, ARS mendesak dibentuk Pansus Pertambangan, karena Sumut memiliki Energi Sumber daya Mineral/ESDM yang berlimpah berupa tambang emas, nikel putih, batu bara, sawit karet dll.

Akan tetapi patut disayangkan, fakta di lapangan, berkaitan dengan pembagian, terjadi ketidakadilan dan seolah-olah perusahaan besar yang memiliki izin dari Pusat yang memiliki kekuasaan dan peraturan sendiri dan tidak mendengar suara, saran dan masukan kepala daerah dan DPRD.

Berkaitan dengan Pemilu 2024, ARS berpendapat sangat strategis untuk dibentuk Pansus Pemilu dan Pilkada untuk menjaga demokrasi Indonesia.

"Alasannya, karena kita tidak ingin ada niat untuk mencederai Pemilu dengan ide, gagasan, sikap dan perbuatan yang tidak demokratis dan terang-terangan melawan hukum bahwa sudah indikasi kuat upaya melakukan kecurangan saat Pemilu," pungkasnya. (**)