Ini 8 Catatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Abdul Rahim, Dua Diantaranya Narkoba dan Proyek Multiyears

"Saya sebagai Anggota DPRD Sumut mewakili Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pj Gubsu yang telah mampu mengendalikan inflasi masih tetap dibawah inflasi Nasional dan menurunkan angka Stunting dari 21 persen menjadi 18 persen," paparnya.

Baca Juga:

• Polres Dairi Tangkap Bandar Narkoba Pecatan Polri
• Rudi Alfahri: Tangkap Mafia Beras, Bila Perlu Hukum Mati!
• Yahdi Khoir Minta BUMD Segera Berbenah Untuk Tingkatkan PAD

Kemudian, lanjut Abdul Rahim, Pj Gubsu juga telah melakukan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Bersir Narkoba dan juga kegiatan persiapan PON ke XXI yang terus diburu dan dikejar, baik fisik maupun penyiapan atlet sebagai tuan rumah.

"Disamping kinerja yang dilakukan tentunya ada Pekerjaan Rumah yang harus menjadi atensi serius Pj Gubsu dan Sekdaprovsu," ucapnya kepada wartawan di Medan, Sabtu (30/12/2023).

Secara panjang lebar, ARS menguraikan delapan catatan refleksi Sumut Tahun 2023, yakni masalah Narkoba yang semakin menjamur dan terkesan dibiarkan oleh instutusi di negeri ini, yang seharusnya berada di garda terdepan memberantas peredaran benda haram itu.

ARS juga menilai, pemberantasan masih setengah hati memberantas Narkoba yang jelas-jelas merusak generasi muda Indonesia.

"Seharusnya kita malu sebagai FORKOPIMDA, kita malu sebagi Anggota DPRD Sumut dan kita malu kepada generasi muda dan anak- anak kita bahwa Sumut masih bertengger di peringkat pertama peredaran dan pemakaian Narkoba di Indonesia. Dan ditangkapnya Mantan Kapolda Sumbar inisial TM adalah sebuah pelajaran penting bangsa ini," beber ARS.

Kemudian, masih kata Abdul Rahim, semakin banyak konflik agraria/pertanahan di Sumut yang belum kunjung tuntas, sehingga berdampak kepada konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, yang endingnya merugikan masyarakat.

"Yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan penggangguran yang meningkat. Terbukti kondisi masyarakat saat ini semakin berat dan banyaknya generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan," cetusnya.

"Sehingga menjadi potensi terjadi kriminalitas yang marak di tengah-tengah kita tentu membuat ketidaknyamanan masyarakat terkait aksi pencurian, perampokan, begal dan lainnya. Lalu, stagnan pelayanan Birokrasi kepada dunia usaha dan masyarakat, khusus bidang perizinan (Galian C), pendidikan, kesehatan dan lain lain," paparnya.

"Dengan Sumut meraih Piagam Meritokrasi dari MENPAN, ini harus menjadi tantangan untuk pengelolan pelayanan (Merit System) lebih baik di Sumatera Utara," terangnya.