Sah!! UMP 2024 Sumatera Utara Rp2,8 Juta

Kitakini.news - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Hassanudin menetapkan Upah Minimun Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp2.809.915. Jumlah tersebut naik 3,67 Persen dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp2.710.493.

Baca Juga:

• Terima Silaturahmi MUI Sumut, Agus Fatoni: Kemitraan Kepada Ulama Bisa Lebih Dimaksimalkan
• Fatoni Terus Dorong Percepatan Pembangunan Proyek Strategi Nasional di Sumut
• Atap Venue Futsal Bocor, Hendro Susanto: Sungguh Memprihatinkan Sebagai Tuan Rumah

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif karena geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan indikator penetapan UMP yang menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Ini bukan perkara sepele, diperlukan pendekatan yang cermat, melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan perusahaan-perusahaan harus menerapkan struktur upah ini," ujar Hassanudin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (20/11/2023).

Hassanudin juga akan membentuk tim monitoring untuk memastikan struktur upah ini diterapkan disemua perusahaan dan meminta agar Pemkab/Pemko segera menentukan UMK-nya sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

"Kita akan bentuk tim monitoring untuk memastikan ini diterapkan dan untuk kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tetapi tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada," imbuh Hassanudin.

Hassanudin juga memastikan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumut untuk Triwulan III sebesar 4,94 persen (sama dengan nasional) dan inflasi sebesar 2,15 persen (yoy) pada September 2023.

"Kita akan terus berupaya mengendalikan inflasi bersama dengan stakeholder lainnya sehingga bahan-bahan pokok bisa dijangkau pekerja kita. Saya juga sarankan kepada pekerja agar bergabung dengan koperasi, sehingga mudah dijangkau program-program pemerintah seperti operasi bahan pangan, pelatihan dan lainnya," bebernya. (**)