Pemprovsu Targetkan Prevalensi Stunting 18 Persen di Tahun 2023

Kitakini.news -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprvosu) menargetkan Prevalensi Stunting tahun 2023 menurun hingga sebesar 18 persen dari tahun sebelumnya sebesar 21,1 persen. Untuk percepatan penurunan Stunting tersebut, Pemprovsu telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar.

Baca Juga:

• Cegah Stunting, BKKBN Salurkan MBG untuk Ibu Hamil dan Menyusui
• DPRD Minta Pemko Medan Fokus Tekan Angka Stunting
• PW IPA Sumut Tuntut Kejati Usut Dugaan Korupsi Anggaran Stunting Rp103 Miliar di Madina

"Untuk percepatan penurunan Stunting, Pemprovsu telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive," ujar Pj Gubernur Sumut Hassanudin kepada wartawan di Medan, Kamis (26/10/2023).

Hassanudin juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut untuk memastikan intervensi tersebut terlaksana secara maksimal. Juga bekerja berdasarkan data yang terbaru. Setiap pekerjaan mestilah terukur sehingga target dapat tercapai."Mari kita pastikan intervensi ini terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran," imbuhnya.

Dikatakan Hassanudin, pengentasan stunting merupakan prioritas nasional. Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dalam penurunan stunting di Sumut. Dengan bersinergi, penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 akan cepat tercapai.

"Stunting ini masalah kita bersama, masalah nasional, jika dengan perencanaan sudah bagus, eksekusi programnya bagus, maka target yang kita inginkan pastilah tercapai," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Munawar Ibrahim mengatakan, apabila target Prevalensi Stunting di Sumut sebesar 18 persen tahun 2023 tercapai, maka penurunan Stunting di Sumut sudah On the Track.

"Jika ini tercapai, ini akan memudahkan kita mencapai maka target kita 14 persen di tahun 2024," katanya.

Selain itu, Munawar juga mengingatkan, ada 8 aksi integrasi penurunan Stuning diantaranya rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan revie kinerja tahunan.

"Untuk itulah kita adakan rapat ini, agar integrasi Provinsi Sumut juga bisa memastikan bahwa semua kegiatan di seluruh Sumut berjalan sebaik-baiknya," beber Munawar.

Reporter: Heru Soesilo