Kebijakan ASN Pakai Pakaian Kasual Didukung DPRD Medan

kitakini.news - Kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution, ASN kenakan pakaian kasual setiap Selasa mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Rudiyanto Simangunsong.

Baca Juga:

• DPRD Kota Medan Sukses Gelar Rapat Paripurna Penetapan APBD 2026, Komitmen Kuat untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Warga
• DPRD Medan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Lahan untuk Proyek Tanggul Danau Siombak
• DPRD Medan Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Politisi PKS ini mendukung kebijakan ASN berpakaian kasual lantaran wajib gunakan hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Medan mulai November 2023.

"Kebijakan wali kota yang memutuskan setiap hari Selasa mewajibkan ASN memakai pakaian hasil kasual produk UMKM Kota Medan sangat bagus. Kami mendukung 100 persen," ucap Rudiyanto.

Langkah ini, menurut dia, juga sebagai salah satu cara dalam memajukan maupun mewujudkan UMKM Kota Medan naik kelas. Sehingga program ini dapat diterima dengan baik olehnya.

"Lebih dari itu, sebenarnya diharapkan wali kota juga fokus meningkatkan kualitas ASN yang pada akhirnya berdampak penyelesaian tugas sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) terlaksana dengan baik," tegas dia.

Sebab, menurut Rudiyanto dia banyak menerima pengaduan dan keluhan warga Kota Medan, di antaranya penutupan jalan berhari-hari karena pengerjaan proyek drainase maupun parit terlalu lama diselesaikan.

Akibat penutupan jalan ini berdampak kepada usaha rumah makan merugi, warung sepi pembeli, perusahaan daerah air minum (PDAM) tidak mengalir berhari-hari, sampah menumpuk dan persoalan besar lainnya.

"Fokuslah mengerjakan visi dan misi saudara wali kota, Insya Allah persoalan-persoalan yang kecil itu dapat diselesaikan oleh sekda dan jajarannya," kata Rudiyanto.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan menyebut jumlah ASN pada 51 perangkat daerah di lingkungan Pemkot Medan sebanyak 14.030 orang.

Di antaranya 11.192 orang berstatus ASN, dan sisanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berjumlah 2.848 orang.

Reporter : Siti Amelia