Ombudsman Sumatera Barat Terima 941 Laporan Pelayanan Publik

Kitakini.news - Persoalan pelayanan publik dalam bidang pendidikan mendominasi laporan masyarakat ke Ombudsman perwakilan Sumatera Barat sepanjang 2022.

Baca Juga:

• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes
• Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Sumut Dipicu Masalah Pasokan
• Inalum Genjot Produksi Green Aluminium dengan Teknologi Mutakhir Tiongkok

Ombudsman Sumbar menerima pengaduan masyarakat sebanyak 941 aduan, paling tinggi terjadi di Kota Padang, Sumbar.

Data yang dirilis Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Kamis (29/12/2022), dimana pada 2022 terdapat 58 laporan masyarakat soal pelayanan di bidang pendidikan yang mayoritas soal Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) yang menjadi langganan setiap tahun.

Tingginya laporan masyarakat pada bidang pendidikan khususnya PPDB mengindikasikan sistem yang dibangun belum matang sehingga selalu ada masyarakat yang melapor ke Ombudsman.

Hal ini, juga mengisyaratkan tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas sehingga mereka proaktif melapor saat menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan pendidikan.

Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, mengatakan sepanjang 2022 Ombudsman Sumbar menerima 941 laporan soal pelayanan publik meliputi laporan masyarakat, konsultasi masyarakat, tembusan dan hingga penerimaan dan verifikasi laporan langsung di lapangan.

Berdasarkan saluran pengaduan laporan paling banyak masuk lewat kedatangan masyarakat ke Kantor Ombudsman serta melalui telepon hingga surat elektronik.

Ia menyampaikan instansi publik yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah sebanyak 77 laporan, pemerintah desa dan kelurahan 44 laporan, pemerintah provinsi 40 laporan, kantor pertanahan 29 laporan, lembaga pendidikan negeri 28 laporan, polres 14 laporan dan polda 10 laporan.

Sedangkan berdasarkan laporan, daerah paling banyak masuk dari Padang sebanyak 193 pelapor, Kabupaten Pesisir Selatan 15 pelapor, Kabupaten Agam 16 pelapor.

Ia menekankan jika laporan dari suatu daerah banyak bukan berarti pelayanan publik serta merta buruk. Bisa saja ini indikasi tingginya partisipasi masyarakat mengawal instansi pemerintah agar pelayanan publik lebih berkualitas, sebaliknya saat di suatu daerah tidak ada laporan juga bukan berarti pelayanan publiknya sudah baik.

Untuk substansi laporan paling banyak setelah pendidikan adalah agraria atau pertanahan 43 laporan, kepolisian 36 laporan, kepegawaian 34 laporan, perdesaan 24 laporan dan ketenagakerjaan 18 laporan.

Secara umum dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah tidak memberikan pelayanan sebesar 56,1 persen, penyimpangan prosedur 23,3 persen, penundaan berlarut 10,3 persen, tidak patut 4,5 persen, permintaan imbalan 3,1 persen dan penyalahgunaan wewenang 0,9 persen.

Pokok permasalahan yang paling banyak dilaporkan selain PPDB yaitu layanan BUMN dan BUMD, layanan informasi, layanan kepolisian, pungutan sekolah, pungutan di kelurahan, pemberhentian perangkat nagari hingga layanan kepegawaian.

Kontributor : Azzareen