Tahun Depan, Kuota Haji Indonesia Sebanyak 221 Ribu

Kitakini.news – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah menyambut baik dan mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang mengumumkan kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah lebih awal.

Baca Juga:

• Jalan Bunga Turi Menuju Pasar Induk Lau Cih Selesai Diaspal
• Begini Rico Waas Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri
• Semarak Ramadhan 1446H, Karyawan XL Axiata Berbagi Kebaikan di Sumatera

“Tentunya ini diharapkan akan memberikan banyak ruang untuk penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang pada gilirannya aka nada banyak waktu untuk persiapan penyelenggaraan haji, termasuk perkiraan biaya akomodasi, transportasi dan catering,” ujar Fadlul di Madinah melansir dari laman resmi Kemenag.go.id, Kamis (6/7/2023).

Hal ini dikatakan Fadlul merespon Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah yang telah mengumumkan kuota haji 1445 H/2024 M. Tahun depan, Indonesia mendapatkan kembali kuota haji sebesar 221.000.

Pengumuman ini disampaikan sehari sebelum berakhirnya fase Mabit di Mina, 30 Juni 2023. Bersamaan itu, diumumkan juga bahwa proses persiapan penyelenggaraan haji 2024 sudah bisa dilakukan mulai 16 September 2023.

Fadlul menjelaskan, dari aspek pengelolaan keuangan haji, pengumuman kuota lebih awal merupakan kesempatan untuk mempersiapkan layanan lebih cepat.

Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah diharapkan mendapat harga terbaik. Sebab, pemesanan seluruh fasilitas pelayanan haji dapat dilakukan lebih dini.

"Ini memberi harapan jemaah haji Indonesia akan mendapatkan fasilitas terbaik mengingat ketersediaan dana kelolaan haji yang cukup mumpuni secara jumlah dan nilai," tuturnya.

Masih kata Fadlul, penetapan kuota di awal juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan kontrak sewa fasilitas penyelenggaraan haji melalui pembayaran uang muka.

Langkah ini, sambungnya, dapat dijadikan sebagai pembelajaran awal sebelum melakukan kontrak sewa jangka menengah atau jangka panjang.

"Pada gilirannya, hal itu juga dapat menjaga stabilitas harga atas pembiayaan jemaah haji Indonesia sehingga terhindar dari fluktuasi harga akibat perubahan kurs atau tingkat inflasi," bebernya.

Fadlul juga menilai bahwa ke depan, partisipasi BPKH sebagai pengelola keuangan haji dalam ekosistem perhajian merupakan sebuah keniscayaan. Sinergi BPKH, Kemenag, dan stakeholders terkait akan meningkatkan daya tawar Indonesia sebagai bangsa dengan jemaah haji terbesar di dunia untuk mendapatkan fasilitas terbaik.

"Hasil negosiasi pemerintah Indonesia selama ini menjadi barometer negara lain. Peran Indonesia sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan haji seluruh umat muslim dunia," pungkasnya.

Redaksi