Pelantikan 911 Pejabat Eselon Dinilai Abal-abal, Fraksi Gerindra DPRD Sumut Usulkan Bentuk Pansus

Kitakini.news – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) akan mengusulkan pembentukan pantia khusus (Pansus) guna menelusuri 911 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), Selasa (21/2/2023) lalu, yang diketahui satu diantara pejabat yang dilantik sudah meninggal tiga tahun lalu dan ada juga yang sudah pensiun.

Baca Juga:

• Kejagung Mutasi Pejabat, Harli Siregar Gantikan Idianto di Sumut
• Dari Penumpas Narkoba hingga Atlet Juara,Kapolda Beri Penghargaan Pada 56 Polisi Sumut
• Tiba di Gedung KPK, Ke-6 Tersangka Langsung Masuk

“Kita (Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut) akan mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Sumut agar DPRD Sumut membentuk Pansus terkait masuknya nama seorang pejabat Pemprovsu yang sudah meninggal dan sudah pensiun dalam pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi beberapa waktu lalu,” kata Anggota Komisi A DPRD Sumut, Azmi Yuli Sitorus kepada Kitakini.news di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (1/3/2023).

Hal ini dikatakan Azmi Yuli merespon adanya pejabat yang sudah meninggal yang dilantik yakni Edison Hutasoit ST sebagai Kepala Sumber Daya Air dan Cipta Karya UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sumut.

Diketahui, Edison meninggal dunia 3 tahun lalu saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya Gunung Sitoli. Selain itu juga pejabat yang sudah pensiun.

Azmi mengungkapkan, pengusulan Pansus ini didasari atas bobroknya kinerja BKD yang tidak teliti dan ceroboh dalam menginput nama-nama pejabat yang akan dilantik.

“Ada apa sebenarnya. Apakah murni kecerobohan dan tidak teliti ataupun tidak ada kroscek. Atau ada hal lain. Ini nantinya akan ditelusuri. Karena dinilai telah membuat preseden buruk bagi Sumut. Sebab sebentar lagi periodesasi Sumut Bermartabat akan berakhir. Harusnya peristiwa ini tidak terjadi diakhir periodesasi Sumut Bermartabat,” tandasnya.

Azmi berharap, nantinya usulan Fraksi Partai Gerindra bisa diakomodir oleh Pimpinan DPRD Sumut sebagai bentuk keseriusan dalam pengawasan legislatif terhadap kinerja dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.

“Sebagai partai pendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah saat Pilkada 5 tahun lalu, Partai Gerindra sangat menyesalkan kecerobohan yang telah dilakukan BKD. Padahal dari informasi yang diterima, BKD memiliki tim seleksi untuk penginput data. Tapi kenapa bisa seperti itu,” cetusnya.

Maka dari itu, sambung Azmi, melalui Pansus tersebut nantinya akan mempertanyakan kredibilitas dari tim seleksi tersebut, darimana BKD mengambil tim itu. Kenapa abal-abal begitu hasilnya. Apakah tidak ada kroscek, sistemnya bagaimana, harusnya diperiksa cermat. Bagaimana Sumut Bermartabat jika hal sepele namun memalukan ini terjadi,” pungkasnya.

Redaksi