Mahasiswa Soroti Pengelolaan Anggaran Sekwan DPRD Sumut Tak Transparan

Kitakini.news - Sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (27/2/2023). Mereka menyoroti pengelolaan anggaran di gedung wakil rakyat itu, yang terkesan tidak transparan.

Baca Juga:

• Kejagung Mutasi Pejabat, Harli Siregar Gantikan Idianto di Sumut
• Dari Penumpas Narkoba hingga Atlet Juara,Kapolda Beri Penghargaan Pada 56 Polisi Sumut
• Tiba di Gedung KPK, Ke-6 Tersangka Langsung Masuk

Sambil membawa spanduk yang meminta Gubsu memanggil Sekwan terkait berbagai dugaan penyimpangan anggaran, Kordinator Aksi Taufik Hidayat mensinyalir sejumlah kegiatan di APBD 2022 yang jumlahnya miliaran rupiah terindikasi menyalah.

Salah satu diantaranya Sistem informasi Perjalanan Dinas (Sijadin) DPRD Sumut yang dijalankan Sekretaris Dewan DPRD Sumut terkesan tidak ada keterbukaan dan tidak berguna, padahal sistem itu dibangun dengan anggaran cukup besar.

“Sijadin tidak berjalan dengan baik. Sistem yang dibangun harus difungsikan sebagaimana mestinya. Seorang yang melakukan perjalanan dinas harusnya cukup membuat laporan di Sijadin secara online dan tidak perlu manual lagi,” ungkapnya.

Selanjutnya, pengelolaan anggaran bagi para hononer yang tidak terbuka, dan sebagian dari mereka dikabarkan dikenai kutipan oleh oknum tertentu jika melakukan perjalanan dinas.  

"Ada honorer yang tidak mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), meski mereka ditugaskan ikut mendampingi para anggota DPRD Sumut," kata Taufik Hidayat, didampingi kordinator lapangan Rasyid Daulay. 

Selain itu, mereka juga menyoroti soal kebersihan gedung DPRD Sumut yang kotor dan tidak difungsikannya gedung sarana olahraga di lantai 5 gedung DPRD Sumut. 

“Untuk Cleaning service diduga tidak bekerja maksimal, itu dapat dilihat dari masih banyaknya ruangan yang kotor dan teras di belakang ruangan pribadi masing-masing dewan tidak pernah dibersihkan. Ada indikasi anggarannya difiktipkan. Padahal anggaran untuk kebersihan cukup besar,” terangnya.

Sedangkan lanjut Taufik, kondisi ruangan di lantai 5 tampak tidak terawat dengan baik, sehingga terkesan mubazir.

Taufik juga menyoal Pamdal (pengamanan dalam) atau sekuriti di DPRD Sumut amburadul. “Ada dugaan juga kalau sekuriti di gedung dewan amburadul. Padahal anggaran mereka cukup besar dikeluarkan,” ucapnya. 

Aksi unjukrasa mereka tidak mendapat respon karena sebagain besar wakil rakyat itu berada di Dapilnya masing-masing untuk tugas sosper dan kegiatan lain.

Menyikapi tudingan dan dugaan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) itu, Sekretaris DPRD Sumut melalui Kasubag Umum M Ichsan membantah adanya dugaan permainan dan kecurangan yang terjadi. 

"Tidak ada dugaan seperti itu, dan pada proses pelaksanaan kegiatan semua berjalan sesuai dengan aturan, dan sudah melalui audit BPK," ujarnya, didampingi Humas M Sofyan.

Kalau ada masalah, lanjut Ichsan, tentu Sekretariat DPRD Sumut sudah dimintai keterangan, dan faktanya, tidak ada dugaan penyimpangan atau ketidaktransparanan.

Ichsan juga mengherankan pernyataan sikap peserta aksi yang menyebut bangunan di lantai 5 yang disebutkan tempat sarana berolahraga tidak difungsikan.

"Gedung dewan ini cuma empat lantai, lantai lima itu di tempat AC dan peralatan penunjang gedung," katanya.

Kalau ada masalah, lanjut Ichsan, tentu Sekretariat DPRD Sumut sudah dimintai keterangan, dan faktanya, tidak ada dugaan penyimpangan atau ketidaktransparanan.

Ichsan juga mengherankan pernyataan sikap peserta aksi yang menyebut bangunan di lantai 5 yang disebutkan tempat sarana berolahraga tidak difungsikan.

"Gedung dewan ini cuma empat lantai, dan lantai lima itu di tempat AC dan peralatan penunjang gedung," cetusnya.

Redaksi