Bawaslu Tapsel Hadiri Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV tahun 2025.

Kitakini.news -Upaya memperkuat integritas pemilu kembali menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal tersebut tampak dalam kegiatan evaluasi dan koordinasi pemutakhiran data pemilih yang digelar di Aula KPUD Tapanuli Selatan, Senin (8/12/2025).

Baca Juga:

• Bawaslu Tapsel Uji Petik Pengawasan Pemutahiran data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV 2025 di 3 Kecamatan
• Bawaslu Tapsel Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025
• Bawaslu Tapsel Hadiri Pleno KPU untuk Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kegiatan ini dihadiri olehVernando M. Aruan, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Tapsel, yang didampingi stafSyawal LubisdanParwis Dalimunthe.

Dalam forum tersebut, Bawaslu menekankan bahwapemutakhiran data pemilih merupakan elemen sentral yang menentukan kualitas demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2029. Secara ilmiah, validitas data pemilih menjadi prasyarat utama dalam memastikan keadilan elektoral. Ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan bias representasi, menurunkan kepercayaan publik, serta memicu sengketa proses dan hasil pemilu.

Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Tapanuli Selatan masih menemukan sejumlahdata invaliddalam daftar pemilih potensial pemilih baru. Temuan tersebut meliputi9 pemilih yang telah meninggal dunia, namun masih tercatat aktif. Selain itu, terdapat1 data pemilih pindah domisiliyang belum diperbarui, serta2 pemilih dengan alih status dari sipil ke TNIyang seharusnya otomatis dikeluarkan dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Vernando menegaskan bahwa keberadaan data-data tersebut menandakan perlunya sinkronisasi yang lebih optimal antara KPU dan instansi terkait. Ia meminta agar KPU Tapanuli Selatan segera melakukan koreksi agar temuan initidak kembali muncul pada penyusunan Daftar Pemilih Potensial Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026. Sinkronisasi yang lemah dapat menimbulkan duplikasi, keterlambatan pemrosesan, serta menghambat validitas data pemilih berbasis kependudukan.

Bawaslu juga menyampaikan rekomendasi agar KPU memperkuat mekanismepenginputan informasi perubahan data individuke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tapanuli Selatan. Dalam perspektif administrasi kepemiluan, integrasi data antarlembaga merupakan kunci untuk meminimalkan anomali data dan memastikan seluruh perubahan status kependudukan tercatat secara real time.

Untuk mendorong percepatan perbaikan, Bawaslu menilai penting adanyarapat koordinasi lintas dinas dan pemangku kepentingan. KPU diimbau berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar dapat memfasilitasi pertemuan teknis bersama Disdukcapil, TNI/Polri, serta perangkat desa.

Kerja lintas sektor ini diperlukan guna mempercepat penelusuran data meninggal, data pindah masuk/keluar, dan alih status aparatur negara.

Pada akhirnya, kegiatan evaluasi tersebut menegaskan komitmen bersama bahwa pemilu yang berkeadilan dan bermartabat membutuhkan fondasi data pemilih yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kolaborasi antarlembaga yang lebih kuat, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih di Tapanuli Selatan dapat menjadi model pengelolaan data yang lebih ilmiah, transparan, dan akurat menjelang Pemilu 2029.