Lambok Simamora Minta Presiden Prabowo Tangguhkan KUR Masyarakat Terdampak Bencana

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRS Sumut), Fraksi Partai Hanura Lambok Andreas Simamora berharap gerak cepat pemerintah, TNI/Polri, BPBD dan instansi terkait lainnya segera membuahkan hasil dalam penanganan penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Padang Sidumpuan dan Humbang Hasundutan (Humbahas).

Baca Juga:

• Efek Bencana di Aceh, Stasiun Penelitian Orangutan Ketambe Tutup
• Efek Bencana Banjir, Ini Empat Wabah Penyakit yang Kerap Muncul
• Tinjau Tanggul Jebol di Medan Labuhan, Rico Waas : Perbaikan Langsung Dilakukan Sepanjang Satu Kilometer

Karena seperti diketahui, banjir Bandang dan longsor yang menerjang wilayah Tapanuli Raya tersebut telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, seperti akses jalan jembatan yang putus total, rumah warga hanyut dan hancur bahkan memakan korban jiwa yang sampai sekarang masih ada yang belum ditemukan.

"Kita sangat prihatin dan turut bersedih dengan kondisi daerah maupun masyarakat yang terdampak pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Tapanuli Raya. Bencana tersebut telah melumpuhkan aktivitas dan perekonomian. Saat ini banyak warga yang tinggal di Camp pengungsian dan banyak korban yang belum ditemukan. Karena itu, diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat mengerahkan peralatan yang ada untuk mempercepat pemulihan dan membangkitkan kembali semangat masyarakat," terang Lambok kepada wartawan melalui sambungan telepon WhatsApp usai meninjau sembari memberikan bantuan kepada pengungsi korban banjir dan longsor di Kecamahan Pakkat dan Onan Ganjang, Humbahas, Rabu (3/12/2025).

Politisi Muda Hanura juga mengungkapkan, saat dirinya menyapa warga di Camp Pengungsian, terungkap keluhan bahwa masyarakat meminta agar Presiden Prabowo membuat keputusan untuk penangguhan maupun pemutihan pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Pemerintah kepada warga yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Keluhan tersebut disampaikan para pengungsi dikarenakan, lahan persawahan, kebun dan hewan ternak mereka hancur diterjang banjir dan masih tertimbun material longsor.

"Bahkan terdapat 1 desa di Humbahas yang warganya kehilangan hewan ternak, kebun dan persawahan tertimbun longsor. Tentunya, kondisi membuat perekonomian lumpuh total dan masyarakat terdampak bencana tak lagi memiliki pendapatan," tegas Wakil Rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten Samsosir, Toba, Tapanuli Utara, Humbahas, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga ini.

Lambok juga meminta Bank Pemerintah yang memberikan pinjaman KUR kepada masyarakat terdampak bencana diharapkan bisa memahami kondisi ini untuk tidak mengambil tindakan dengan menagih ataupun mendesak warga untuk membayar cicilannya.

"Karena yang diharapkan oleh warga adalah penangguhan pembayaran sampai keadaan normal dan masyarakat bisa kembali bertani serta memiliki pendapatan dari hasil pertanian mereka," tandasnya.

Lambok juga mengingatkan Pemerintah agar bantuan yang ada juga dikirimkan ke lokasi pengungsian di Humbahas. Sebab, sebagian Kecamatan di Kabupaten juga mengalami terdampak banjir dan longsor, seperti di Pakkat dan Onan Ganjang.

"Tentunya kita sangat prihatin dengan kondisi Tapteng dan Sibolga. Namun bantuan yang ada saat ini, juga diminta agar dikirim ke Pakkat dan Onan Ganjang, Humbahas. Warga kita disini juga terdampak bencana," pungkas Lambok. (**)