Operasi Pasar BUMD Sumut Picu Ketidakstabilan Harga

Kitakini.news -Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH menyesalkan operasi pasar (OP) yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut disejumlah pasar tradisional Medan, Sabtu pekan lalu.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Redam Bentrok Massa di Tapteng
• Fraksi Golkar Dukung Proyek Jalan Sipiongot-Hutaimbaru Dilanjutkan
• DPRD Sumut Belum Terima Laporan Resmi Soal Hibah Aset Pemprovsu Diatas Rp10 Miliar

Menurut Rudi, kebijakan itu selain mematikan pedagang lokal, juga dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan harga.

"Upaya intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga melalui Operasi Pasar itu perlu, tetapi kalau digelar di tengah-tengah akitifitas kerumunan pedagang, yang juga menjual komoditas yang sama, itu namanya cari perkara," cetus Rudi kepada Wartawan gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (29/10/2025).

Hal ini disampaikan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu merespon viralnya tayangan di media sosial (Medsos) yang memperlihatkan sejumlah pedagang di salah satu pasar di Medan, yang menolak Operasi Pasar Cabai Merah dengan harga Rp35 Ribu, yang didatangkan dari Pulau Jawa.

Menyikapi hal itu, Rudi yang juga anggota Komisi B yang tupoksinya membidangi perdagangan itu, menekankan bahwa Operasi Pasar BUMD itu bagus, tetapi tidak tepat sasaran, karena memunculkan masalah.

Bukan hanya masalah sesama pembeli, pedagang dan pemasok komoditas,tetapi lebih jauh dikhwatirkan memicu ketidakstabilan harga bahkan merusak harga pasar.

Dengan menjual Cabai Merah seharga Rp35.000 per Kilogram, yang jauh di bawah harga pasar saat itu, kebijakan tersebut dianggap para pedagang hanya menciptakan stabilitas harga yang semu atau bersifat sementara.

Penjualan oleh BUMD, imbuhnya, dengan harga yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pedagang membuat mereka sulit bersaing.

"Ini artinya intervensi BUMD dengan harga rendah bisa secara tidak langsung "mematikan" usaha pedagang dan hanya menguntungkan konsumen sesaat, tanpa menyentuh akar permasalahan dalam rantai pasok dan tata niaga pangan," tukas Rudi.

Padahal, Komisi B DPRD Sumut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Holtikultura Provsu, Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Bulog Sumut, BPS Sumut dan Biro Perekonomian Setda Sumut di ruang dewan pekan lalu, mencatat beberapa poin penting.

Yakni, untuk merespon langkah-langkah pengendalian inflasi di Sumut yang menyentuh nilai tertinggi sebesar 5,32 persen (YoY), yang salah satu penyebabnya diduga karena dipicu kenaikan harga, termasuk Cabai dan barang mewah, mengoptimalkan fungsi pengawasan BUMD untuk pro aktif mengontrol harga Sembako, khususnya Beras, Cabai Merah dan Bawang Merah.

Menyinggung kehadiran 50 Ton Cabai Merah yang didatangkan dari Pulau Jawa melalui kolaborasi tiga BUMD Sumut, yakni PT Dhirga Surya, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) dan PT Pembangunan Prasarana Sumut, Rudi berpendapat langkah penyaluran komoditas itu sebaiknya tidak ditangani langsung oleh BUMD tersebut.

"Perlu kordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk para pemasok komoditas itu, guna mencari kesesuaian harga dengan tidak melewati harga terendah atau HET (Harga Eceran Tertinggi)," beber Rudi.

Ke depan, Rudi sebelumnya pernah mengusulkan dibentuk asosiasi pangan khusus Cabai Merah, dan Bawang Merah, yang para pengurusnya diharapkan diisi oleh para pelaku usaha terkait, untuk disikapi, agar dapat mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan Bawang Merah.

"Satuan Tugas (Satgas) untuk Beras sudah ada, namun kita melihat komoditas strategis lainnya, yakni Cabai dan Bawang Merah masih belum ada, sehingga usulan asosiasi pangan khusus Cabai Merah, Bawang Merah dinilai penting guna ikut mengantisipasi terjadinya inflasi, termasuk di Sumut," pungkasnya. (**)