Zeira Apresiasi Langkah Pemerintah Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan Rakyat

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga SE mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang menyiapkan anggaran sebesar Rp20 Triliun untuk rencana pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca Juga:

• Rudi Alfahri Desak Pemerintah Bentuk Asosiasi Pangan Khusus Cabai dan Bawang Merah
• Pendapatan Pemprovsu Dari Pemutihan dan Diskon PKB Capai Rp8 Miliar per Hari
• Munirudin Ritonga: Harga Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai HET

"Langkah pemutihan ini sudah lama digaungkan dan ditunggu, khususnya dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) di Sumut," ujar Zeira Salim kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (20/10/2025).

Hal ini disampaikan Zeira merespon kebijakan pemerintah (pemutihan tunggakan BPJS) yang ditujukan bagi warga kurang mampu, yang jumlahnya mencapai 23 juta peserta yang menunggak iuran, dengan total nilai mencapai Rp7,6 Triliun, belum termasuk denda.

Dana Rp20 triliun itu, sebut MenkeuPurbaya Yudhi Sadewa,tidak semata-mata untuk menutup tunggakan peserta, tetapi juga digunakan untuk memperkuat sistem dan tata kelola BPJS Kesehatan, termasuk perbaikan teknologi informasi serta verifikasi data peserta agar bantuan tepat sasaran.

Menyikapi hal itu, Zeira yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut ini mengatakan, langkah tersebut patut diapresiasi, karena sudah semestinya negara hadir memberikan jaminan untuk hidup layak. Sebab, kesehatan gratis itu adalah tanggung jawab negara dan kita juga berharap dengan pemutihan tunggakan, program UHC akan berjalan lebih baik lagi.

Zeira menilai, kebijakan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus memberi kesempatan bagi peserta yang menunggak untuk memulai kembali kepesertaan aktif.

Selama ini, beber Zeira, masyarakat sering mengeluhkan beratnya beban tunggakan jika hendak berobat di rumah sakit pemerintah atau swasta yang ditunjuk sebagai rumah sakit penerima peserta BPJS Kesehatan.

Kemudian, ada laporan peserta BPJS ditolak berobat di program UHC yang sudah diberlakukan di Sumut mulai 1 Oktober 2025, karena terkendala tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan anggaran yang jumlahnya cukup besar itu, Zeira berharap perlu ada pengawasan dan transparansi agar tidak disalahgunakan serta memastikan sistem BPJS tetap berjalan optimal.

Selain itu, Zeira berharap ke depanpelayanan kesehatan dapat ditingkatkan, mulai fasilitas ruang inap, alat-alat kesehatan canggih dan juga pemenuhan akan sumber daya manusia, seperti ketersediaan dokterdan spesialis di rumah sakit swasta dan pemerintah di masing-masing daerah kabupaten/kota di Sumut.

Ditanya masalah iuran BPJS, Ziera mengatakan, hal ini sudah menjadi komitmen pemerintah melalui Menkeu Purbaya untuktidak menaikkan iuran BPJS sampai pertengahan 2026.

"Kita dukung langkah tersebut, guna meringankanbeban masyarakat, terutama yang kurang mampu," pungkasnya. (**)