Bertemu Itjen Kemendikti, FP USU Desak Pemilihan Ulang Calon Rektor USU Tanpa Calon Bermasalah

Kitakini.news - Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara (FP-USU) resmi bertemu dengan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemensaintekdikti) untuk menyerahkan hasil kajian serta laporan awal terkait dugaan pelanggaran tata kelola, etika, dan integritas di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU).

Baca Juga:

• Dukung Puan Maharani, Repdem Sumut Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri
• PP IKA USU Serahkan Data Keganjilan Pemilihan, Persoalan Kebun Tabuyung Hingga Artikel “Berbau” Dalle ke Itjen Kemendikti
• Itjen Kemendiktisaintek Panggil PPIKA-USU dan FP-USU: Dugaan Suap Hingga Aset dan Proyek Bermasalah Akan Jadi Agenda Pembicaraan

"FP-USU menyampaikan temuan secara langsung kepada Irjen, bukan berdasarkan asumsi, melainkan hasil kajian, pengumpulan data, dan kesaksian dari berbagai pihak di lingkungan USU. Kami ingin kementerian melihat situasi ini secara objektif dan bertindak cepat sebelum krisis moral di kampus semakin dalam," ujar Taufik usai pertemuan, Sabtu (18/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Medan itu menurut Taufik, dihadiri oleh perwakilan FP-USU bersama tim Itjen Kemendiktisaintek, yang ditugaskan melakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan. Ketua FP-USU, Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H., menyebut langkah tersebut sebagai upaya memulihkan marwah akademik dan menegakkan akuntabilitas di universitas negeri tertua di Sumatera tersebut.

Dalam kesempatan itu, FP-USU memaparkan lima isu utama yang menjadi fokus laporan kepada tim Irjen.

Pertama, dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Rektor USU periode 2026–2031 yang dinilai cacat prosedural dan sarat rekayasa. FP-USU menyebut terdapat bukti kuat mengenai praktik pemotretan surat suara di bilik pemilihan oleh salah satu anggota senat serta adanya pengorganisiran sistematis sejak tahap pra-pemilihan.

"Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi pelanggaran mendasar atas asas kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan dalam demokrasi akademik," tegas Taufik.

Kedua, FP-USU menyoroti proyek kolam retensi USU yang diklaim sebagai solusi banjir di kawasan kampus. Namun, berdasarkan catatan ahli hidrologi yang dihimpun forum tersebut, proyek itu dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap penanggulangan banjir. Desain dan kapasitas kolam disebut tidak sesuai dengan kebutuhan, sementara nilai proyek diduga jauh di atas biaya pembangunan sejenis yang seharusnya tidak lebih dari Rp3 miliar.

Ketiga, proyek UMKM Center USU yang hingga kini belum rampung meskipun anggarannya telah ditambah. FP-USU mempertanyakan kejanggalan dalam mekanisme hibah senilai Rp41 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang justru digunakan untuk menutupi proyek bermasalah. "Hibah seharusnya diberikan untuk kegiatan produktif, bukan menambal proyek yang mangkrak," ungkap Taufik.

Keempat, FP-USU menyoroti integritas Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, M.Si., yang dinilai telah mencoreng wibawa universitas. Forum itu memaparkan sejumlah catatan pelanggaran etik yang meliputi ketidakhadiran dalam panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus proyek jalan di Sumut, dugaan penyalahgunaan rumah dinas melebihi ketentuan Barang Milik Negara (BMN), keterlibatan dalam tim bayangan realokasi anggaran Pemprov Sumut, serta dugaan plagiarisme dalam karya ilmiah.

"Ini bukan lagi persoalan individu, melainkan persoalan integritas kelembagaan. Ketika rektor aktif terlibat dalam urusan politik anggaran dan mengabaikan etika akademik, universitas kehilangan moral authority-nya," ujar Taufik.

Kelima, FP-USU juga menyerahkan laporan mengenai pengelolaan lahan USU di Tabuyung, Mandailing Natal, yang hingga kini belum memiliki kejelasan hukum. Ada indikasi kuat lahan tersebut dijadikan agunan pihak ketiga tanpa persetujuan resmi dari publik universitas.

Dalam penutupan pertemuan, FP-USU menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada tim Irjen Kemensaintekdikti. Forum tersebut meminta kementerian untuk mendorong pemilihan ulang Rektor USU secara terbuka, demokratis, dan tanpa melibatkan Prof. Muryanto Amin dan calon lain yang dinilai terlibat kecurangan , karena telah kehilangan legitimasi etik dan moral. Selain itu, FP-USU merekomendasikan agar kementerian segera menunjuk Pejabat (Pj) Rektor yang independen dan bebas dari konflik kepentingan guna menata ulang tata kelola serta memulihkan kepercayaan sivitas akademika.

FP-USU juga meminta dilakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek strategis USU, termasuk kolam retensi dan UMKM Center, serta pembentukan tim pemantau independen yang melibatkan akademisi senior, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan unsur masyarakat sipil untuk memastikan transparansi proses pemulihan institusi.

"USU sedang berdiri di persimpangan sejarah. Jika kementerian tidak bertindak tegas, maka kita akan menyaksikan runtuhnya salah satu universitas terbaik di Indonesia karena kelalaian moral pemimpinnya. Kami percaya tim Irjen akan menindaklanjuti semua temuan ini dengan keberanian dan integritas," kata Taufik menutup pernyataannya.

FP-USU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemeriksaan dan siap memberikan seluruh dokumen pendukung serta bukti tambahan kepada tim Irjen maupun lembaga penegak hukum yang berwenang.