Analisa Pengamat Dibalik Reshuffle Terhadap Budi Arie dan Abdul Kadir Karding, Raja Juli Antoni Lolos

Kitakini.news - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) sore di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satu perubahan yang menjadi sorotan publik adalah pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Posisinya kini digantikan Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, juga turut diganti bersama beberapa menteri lain.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Direspon Negatif, Harga Emas Meroket
• Ini Nama Menteri yang Direshuffle dan Penggantinya, Menpora Baru Ditunda Karena Masih Diluar Negeri
• Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet, Sejumlah Menteri Strategis Diganti

Direktur Eksekutif Suluh Muda Inspirasi, Kristian R. Simarmata, menilai keputusan Presiden Prabowo terkait reshuffle ini sarat dengan pertimbangan politik untuk menjaga citra pemerintahan, namun dari nama - nama pengganti sangat minim harapan terjadinya penyelesaian persoalan terutama di sektor ekonomi

Ia menyebut, Abdul Kadir Karding diduga digeser lantaran muncul foto dirinya sedang bermain domino bersama Azis Wellang, seorang terduga pembalak liar. Situasi ini dianggap menimbulkan persepsi negatif, meski secara resmi tidak ada keterangan langsung dari Presiden mengenai alasan pergantian tersebut.

Sementara itu, pergantian Budi Arie dinilai cukup menarik. Secara kinerja, Budi Arie dikenal berhasil menginisiasi program Koperasi Merah Putih yang masif di seluruh penjuru negeri. Program tersebut sempat mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Prabowo. Namun, prestasi itu tidak cukup membuatnya bertahan, karena sejatinya hingga kini belum ada hasil atau progres kongkrit dari pembentukan Koperasi Desa Merah putih akibat ketiadaan bisnis plan dan SDM yang matang dalam proses pembentukan

Namun, Budi Arie tidak dalam posisi baik-baik saja. Saat menjabat Menkominfo, Budi menuai kontroversi lantaran terjadi peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kemudian namanya juga terseret dalam pusaran kasus dugaan perlindungan lama judi online. Dugaan keterkaitan dengan kasus tersebut, ditambah beberapa pernyataannya yang dinilai blunder ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada era Presiden Joko Widodo, diduga kuat menjadi alasan pertimbangan Presiden.

Kristian menyoroti pula adanya inkonsistensi dalam reshuffle ini. Menurutnya, jika Abdul Kadir Karding diganti karena diduga memiliki kedekatan dengan Aziz Wellang, pengusaha yang sempat dijadikan tersangka dalam kasus pembalakan liar oleh Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK pada November 2024 lalu. Namun penyidikan terhadapnya dihentikan pada 14 Februari 2025 berdasarkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Jika karena ini, maka logikanya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga patut dipertanyakan". sebut Krist.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding,Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni,Waketum Pordi Andi Rukman Nurdin Karumpa, terekam bermain domino dengan pengusaha Azis Wellang yang diduga pelaku pembalakan liar.

.

"Bisa jadi karena status tersangka yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Raja Juli Antoni masih aman dan tidak diganggu. Tapi ini menjadi preseden buruk secara etika dan moral pejabat publik," ungkap Krist.

Meski demikian, Kristian menilai reshuffle merupakan langkah tepat.

"Seharusnya memang demikian, ketika ada pejabat yang berpotensi tersangkut kasus hukum, sebaiknya segera diganti agar kabinet lebih bersih. Jangan menunggu hingga benar-benar tersandung kasus hukum baru diganti, karena hal ini bisa berbahaya bagi pemimpin. Kepemimpinannya bisa saja dipersepsikan masyarakat sarat dengan kabinet bermasalah," katanya.

Kristian menambahkan, pengalaman ini harus menjadi pelajaran penting bagi pejabat di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, bila ada indikasi keterlibatan dalam kasus hukum, sebaiknya pejabat bersangkutan mundur secara sukarela. Jika tidak, pemerintah perlu menonaktifkannya sementara sehingga yang bersangkutan dapat menghadapi proses hukum dengan tenang, sementara lembaga yang dipimpinnya tetap berjalan tanpa terganggu isu negatif.

Terkait penunjukan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Kristian menilai keputusan itu cukup strategis. Ferry dianggap sudah memahami arah kebijakan karena selama ini ikut merancang dan menjalankan program sebagai Wakil Menteri. "Setidaknya estafet program bisa dilanjutkan. Ferry cukup mumpuni dan tahu persis apa yang sudah dijalankan Budi Arie maupun rencana ke depan," jelasnya.

Kini, Ferry menghadapi tantangan besar untuk membuktikan kapabilitasnya. Sebagai menteri baru, ia dituntut melanjutkan bahkan memperkuat program pembinaan koperasi serta pengembangan UMKM, terutama masa depan kopdes merah putih yang mengejar target pembentukan namun minus perencanaan usaha dan SDM pengelola yang berpotensi mengalami fraud karena kemungkinan besar diarahkan pada modal pinjaman dari Bank Himbara, Masyarakat dan pelaku usaha menantikan gebrakan serta terobosan baru agar koperasi dan UMKM semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar global.

Perubahan kepemimpinan di Kementerian Koperasi dan UKM, serta di beberapa kementerian lainnya, diharapkan dapat membawa semangat baru, memperkuat fondasi ekonomi rakyat, serta menjaga kredibilitas pemerintahan di mata publik.