F-PKS DPRS Sumut Dukung Pusat Batasi Kenaikan PBB Maksimal 100 Persen

Kitakini.news - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendukung penuh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait batasan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maksimal.

Baca Juga:

• Anita Lubis: Kesejahteraan Guru Prioritas, Akan Dibahas di R-APBD 2026
• DPRD Sumut Penuhi Permintaan Mahasiswa 1x24 Jam
• Soroti Ucapan Jangan Jadi Guru dan Gaji Pejabat, Mahasiswa UINSU Demo di DPRDSU

"Fraksi PKS sepakat dengan SE Mendagri terkait kenaikan PBB yang dibatasi maksimal 100 persen. Sebab bila tidak dibatasi, maka kenaikan PBB bisa jauh lebih besar dan tentunya akan sangat memberatkan masyarakat," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Usman Jafar wartawan dalam kegiatan pertemuan Fraksi PKS DPRD Sumut dengan wartawan DPRD Sumut di ruang Fraksi PKS DPRD Sumut gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (3/9/2025).

Dikatakan Usman, Fraksi PKS DPRD Sumut telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkait hal itu.

"Kita telah meminta kepada Pemprovsu untuk memperhatikan kebijakan setiap pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar mematuhi Surat Edaran Mendagri tersebut," ujarnya pada pertemuan yang turut dihadiri Pimpinan DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Salman Alfarisi dan sejumlah Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut itu.

Tak hanya dengan Pemprovsu, Fraksi PKS DPRD Sumut juga telah berkoordinasi dengan Fraksi PKS di DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara agar benar-benar mengawasi kenaikan PBB di wilayahnya masing-masing.

"Jangan sampai ada Kabupaten/Kota yang menaikkan PBB lebih dari 100 persen atau lebih dari ketentuan yang berlaku," katanya.

Diterangkan Usman, pihaknya menyadari bahwa setiap pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya masing-masing-masing. Namun, peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan potensi yang belum digali secara maksimal.

"Peningkatan PAD bukan harus dengan membebani masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD, bukan hanya dengan menaikkan tarif PBB," terangnya.

Dilanjutkan Usman Jafar, meskipun Pemerintah Pusat mengizinkan pemerintah daerah untuk menaikkan PBB hingga 100 persen, namun bukan berarti setiap pemerintah daerah harus menaikkan tarif PBB nya.

"100 persen itu kan batas kenaikan maksimal. Artinya, kenaikan PBB bisa dibawah 100 persen atau bahkan tidak naik sama sekali. Tentunya, setiap pemerintah daerah punya pertimbangan masing-masing dalam menentukan naik atau tidaknya tarif PBB, sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada di wilayahnya," pungkasnya. (**)