Fraksi Demokrat DPRD Medan Soroti Kinerja Pemko dalam Pelaksanaan RPJMD

Pernyataan tersebut disampaikan oleh H Iswandi Ramli dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029, yang berlangsung di gedung DPRD Medan, Senin (4/8/2025).

Baca Juga:

• Salomo dan Eko Aprianta Hadiri Panggilan Kejati Sumut Terkait Dugaan Pemerasan
• DPRD Medan Lanjutkan Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kebakaran
• DPRD Medan Minta PLN dan Tirtanadi Tingkatkan Pengawasan Cegah Kebakaran

"Fraksi Partai Demokrat merasa belum menemukan program yang benar-benar signifikan. Hal ini membuat kami beranggapan bahwa Pemko masih menjalankan rutinitas birokrasi, dengan capaian program yang terkesan normatif dan tidak menunjukkan kemajuan yang berarti," ungkap H Iswandi.

Dalam konteks pelaksanaan Ranperda menjadi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029, Fraksi Demokrat berharap Walikota Medan dapat merealisasikan program pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Iswandi Ramli, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Medan, menilai bahwa secara keseluruhan, penyusunan RPJMD 2025-2029 sudah dilakukan dengan baik. Namun, ia menekankan bahwa sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD harus memenuhi berbagai prinsip, termasuk prinsip legislasi politik yang diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

Fraksi Partai Demokrat juga menekankan pentingnya konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan, dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang sejalan dengan kerangka program Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD.

"Kerangka analisis yang kami usulkan untuk RPJMD adalah dengan membagi fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah," jelas Iswandi.

Lebih lanjut, Iswandi menambahkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, seharusnya tidak hanya mencakup komponen APBD seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kekayaan dan aset daerah.

Fraksi Demokrat menilai bahwa kekayaan dan aset daerah sangat penting sebagai modal dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta dukungan aset yang memadai sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

"Oleh karena itu, kami meminta agar disajikan data yang komprehensif mengenai aset dan kekayaan daerah," tegas Iswandi.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan pentingnya RPJMD untuk tetap menekankan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata. "Pemerintah Kota Medan harus memberikan perhatian lebih pada Sekolah Rakyat," tutupnya.