Nyaru Jadi Wartawan, Aktivis Buruh Sampaikan Protes di Paripurna DPRD Sumut

Kitakini.news - Empat aktivis buruh menyaru menjadi wartawan dan melakukan aksidi dalam Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan, atas dasar tuntutan PHK yang dilakukan salah satu Perusahaan Sawit di Mandoge, Kabupaten Asahan, Kamis (17/7/2025).

Baca Juga:

• DPRD Sumut Akan Dalami Info Uang Pemprovsu Ngendap Rp 3,1 T di Bank
• APBD 2026, Aswin: Pembangunan Harus Berpihak Kepada Rakyat
• Harga Pupuk Melambung di Taput dan Tapteng, Manaek Hutasoit Desak Pemerintah Turun Tangan

Salah seorang Security DPRD Sumut, mengatakan kejadian tersebut bermula saat keempat orang yang mengaku wartawan dengan menggunakan identitas beberapa media nasional saat masuk ke Ruang DPRD Sumut.

"Tadi sekitar pukul 09.30 WIB lewat, mereka masuk ke Ruang Paripurna. Kemudian, mereka mengikuti Rapat Paripurna sejenak. Sekitar pukul 10.00 WIB, saat Wakil Gubernur memberikan sambutan, mereka mulai berdiri satu persatu mengambil posisi," ujar salah seorang Security yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Security tersebut menyampaikan keempat oknum tersebut hadir dan berteriak menuntut keadilan atas dasar dampak PHK yang menimpah beberapa masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan.

"Mereka menuntut keadilan karena di PHK. Setelah mereka ambil posisi di bagian tengah Rapat Paripurna, mereka tiba-tiba hendak membentang spanduk, namun langsung kami tangkap dan amankan," ucapnya.

Ia menuturkan, saat sedang diamankan, mereka mencoba melawan sembari berteriak menuntut keadilan, kemudian menghamburkan selembaran kertas kosong untuk mengotori area Ruang Paripurna.

"Kami juga kaget mereka bertindak seperti itu, karena kami juga melihat identitas mereka sebagai wartawan. Tiba-tiba mereka berbuat seperti itu," katanya.

Akibat dari peristiwa tersebut, mereka mencoba melakukan mediasi kepada Komisi E DPRD Sumut, namun langsung dibubarkan oleh pihak keamanan.

"Jadi tadi kami sudah mediasi, niatnya mau dimediasikan di Komisi E, cuma mereka lebih memilih menanti undangan resmi, sembari mengumpulkan pihak yang menjadi korban PHK dan beberapa bukti konkret," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Sumut, Lutfi saat dimintai keterangan, menyampaikan belum menerima informasi terkait persoalan tersebut.

"Saya belum monitor, nanti akan kita cari tahu dulu," ujarnya saat dikonfirmasi. (**)