Masih Hadapi Kendala, Subandi: Evaluasi Sekolah Lima Hari

Kitakini.news - Sekolah 5 hari yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2025, Senin (14/7/2025) untuk tingkat SMA/SMK dan SLB Negeri maupun Swasta, tampaknya masih menghadapi kendala di lapangan. Terutama kesiapan lokal dan guru yang mengajar anak-anak didik di sekolah. Karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menyarankan untuk dievaluasi lagi urgensinta, termasuk manfaat dan mudharatnya.

Baca Juga:

• Donasi Pembangunan Musholla dan Bantuan Pendidikan XL SMART di Karo
• XLSMART Rayakan HUT RI ke-80 dengan Aksi Donor Darah dan Berbagai Kegiatan Sosial
• Stabilkan Harga Bahan Pokok, Bobby Tinjau Pasar Murah

"Kita berpendapat, sekolah lima hari itu tampaknya belum sepenuhnya siap dilaksanakan secara maksimal di kabupaten/kota Sumut, karena berbagai faktor kesiapan sarana, prasarana dan guru-gurunya," tegas Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi kepada wartawan di Medan, Senin (4/7/2025).

Hal ini disampaikan Subandi menanggapi penerapan kebijakan Pemprovsu tentang sekolah lima hari untuk SMA/SMK dan SLB di tahun ajaran baru 2025/2026 di Sumut yang dimulai, Senin (14/7/2025) dan seluruh sekolah negeri maupun swasta wajib memberlakukan itu.

Menyikapi hal itu, Komisi E DPRD yang tupoksinya membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan sudah menampung berbagai aspirasi, bahkan meninjau langsung sekolah swasta di Belawan.

"Kita pun sudah menerima masukan, saran dan pendapat dari para kepala sekolah swasta yang tergabung Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang saya ketuai, tentang beberapa hal," beber Subandi.

Diantaranya, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, tugas dan beban guru yang mengajar Double Shift sebenarnya sudah terbentur dengan jam belajar enam hari, apalagi menjadi lima hari, sehingga ini harus dijadikan pertimbangan semua pihak.

"Akibatnya, para guru yang mengajar di sekolah swasta bukan hanya terbebani dengan jam belajar yang dipadatkan, yang nantinya kita khawatirkan tidak maksimal, tetapi juga faktor lain, yakni berkaitan dengan transportasi," tegas Wakil Rakyat dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Untuk itu, Subandi tidak dapat memungkiri sebagian guru swasta ada yang menggunakan transportasi umum, yang biasa digunakan pagi hingga siang hari.

"Nanti, kalau sekolah lima hari diterapkan, mereka harus berjibaku naik kendaraan angkutan umum yang biasanya sudah sepi di sore hari," imbuh Subandi.

Masih kata Subandi, bahwa ketika berada di sekolah swasta di Belawan, para guru sudah mengatakan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti yang meresmikan Gedung SMK Muhammadiyah 04 dan peletakan batu pertama SMP Muhammadiyah 06 di Belawan, belum lama ini.

Adapun yang disampaikan soal kekurangan lokal di sekolah mereka, yang selama ini dipakai secara bergiliran antara SMA/SMK.

"Nanti kalau digunakan juga untuk program sekolah lima hari, tentu merepotkan, karena berkaitan dengan jam pelajaran yang berbeda," imbuh Subandi.

"Ini harus jadi perhatian kita, karena kan sekolah swasta ikut berkontribusi juga mencerdaskan anak-anak didik kita. Nah, bagaimana kalau dimulai sekolah lima hari, tentu perlu ada kesiapan sarana dan prasarana juga," tegas Subandi.

Kendati demikian, pihaknya ingin mendengarkan langsung saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya di Komisi E DPRD Sumut pada 15 Juli 2025 hari Selasa.

"Kita ingin menyampaikan hal-hal itu nanti, dan ingin tahu juga seberapa besar manfaat dan mudharatnya. Kalau memang belum begitu mendesak, kita minta dikaji lagi, dan dievaluasi agar hasilnya lebih maksimal," pungkas Subandi. (**)