Bahrumsyah Kritik Kebijakan Parkir Berlangganan di Medan

Kitakini.news - Anggota DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, menilai bahwa Pemko Medan perlu bertanggung jawab atas kebijakan sistem parkir berlangganan yang dinilai tidak berjalan maksimal.

Baca Juga:

• DPRD Kota Medan Sukses Gelar Rapat Paripurna Penetapan APBD 2026, Komitmen Kuat untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Warga
• DPRD Medan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Lahan untuk Proyek Tanggul Danau Siombak
• DPRD Medan Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Ia mengungkapkan bahwa penggunaan anggaran APBD untuk mendukung sistem ini tidak sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan.

"Parkir berlangganan dianggarkan Rp26 miliar di P-APBD 2024, tetapi realisasi PAD-nya hanya Rp15 miliar. Tahun 2025, dianggarkan lagi Rp79 miliar untuk gaji jukir dan lainnya. Ini harus ada pertanggungjawaban," tegas Bahrumsyah, Selasa (22/4/2025).

Politisi dari PAN ini juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara Perwal yang berlaku dengan praktik di lapangan. Ia menyebutkan bahwa Perwal No. 26 Tahun 2024 tentang Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan masih berlaku, namun Dishub justru menerapkan tarif parkir manual berdasarkan Perda No.1 Tahun 2024.

"Ada tumpang tindih regulasi. Sebelum sistem manual dijalankan, Pemko seharusnya menerbitkan Perwal yang sesuai dengan Perda terbaru," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahrumsyah mempertanyakan penarikan SPT (Surat Perintah Tugas) pengawas parkir di lokasi konvensional yang dilakukan Dishub setelah diterapkannya e-parking pada April 2024. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan ketidaksiapan dan kurangnya perencanaan matang atas kebijakan yang dimaksud.