Digratiskan, Ahmad Darwis: Bobby Bikin Gaduh Sekolah Swasta

Kitakini.news -Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) rancangan Gubenur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dikhawatirkan akan membuat gaduh sekolah swasta.

Baca Juga:

• Labuhan Batu Marak Peredaran Narkoba, Abdi Santosa Akan Suarakan Sampai ke Pusat
• Rudi Alfahri Pertanyakan Anggaran SMA/SMK Gratis
• Percepat Layanan Keimigrasian, Menteri Imipas Bersama Gubsu Launching Autogate

Sebab, jika Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ke Sekolah negeri, maka Sekolah swasta akan protes.

"Kalau itu terjadi, maka bukan hanya protes, tetapi sekolah swasta dan yayasan marah besar lantaran tak akan ada bantuan untuk lagi menanggulangi operasional sekolah," cetus Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ahmad Darwis kepada wartawan di Medan, Rabu (25/6/2025).

Hal ini disampaikan Ahmad Darwis merespon riuhnya narasi di ruang publik soal program PUBG ini yang dimulai di tahun ajaran 2025-2026 dan hingga kini Dinas Pendidikan Sumut masih terus melakukan kajian teknis pelaksanaan program ini untuk SMA/SMK di kabupaten/kota di provinsi ini.

Menyikapi hal itu, Politisi PKS ini menegaskan dari hasil diskusi terbatas Ketua Komisi E Subandi, mereka menyebutkan, PUBG bukan program Pemprovsu, melainkan Pemerintahan Pusat melalui kementerian tertentu, dengan kepala daerah sebagai leading sector-nya.

"Salah satu program yang dikenal dengan Sekolah Rakyat (SR) itu meminta kepala daerah untuk mencari lahan untuk membangun sekolah di provinsi/kabupaten/kota, untuk melaksanakan program tersebut," bebernya.

Nantinya, lanjut Darwis, jika lahan sudah diperoleh, maka pemerintah akan menggelontorkan dana sesuai permintaan daerah.

"Itu yang kami tahu, yang berarti program sekolah gratis berasal dari pemerintah pusat," imbuhnya.

Adapun dana untuk sekolah gratis tersebut nantinya disebutkan dari dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat, akan digeser untuk menutupi SPP.

"Kita khawatir sekolah swasta dan yayasan yang mengelola sekolah dengan biaya swadaya akan protes dan terjadi kegaduhan, sehingga mengganggu program belajar mengajar," tegas wakil rakyat dari Dapil Sumut 2 meliputi 10 Kecamatan di Kota Medan ini.

Darwin mengungkapkan bahwa Alasannya selama ini juga belum ada Gubernur yang mencanangkan sekolah gratis, karena dana untuk menggratiskan SMA/SMK termasuk di Sumut, niscaya tak mampu ditanggulangi APBD, apalagi pemerintah sudah mencanangkan program efisiensi.

Untuk memastikan hal itu, Komisi E akan mengundang Dinas Pendidikan dan jajarannya, guna memperoleh informasi resmi langsung dari kepala dinasnya, agar diketahui masyarakat seperti apa.

"Ini kan masih belum begitu jelas, dan harus dijelaskan ke legislatif selaku mitra Pemprovsu," tandasnya.

Ahmad Dawris mengaku dalam kegiatan resesnya di Medan Polonia dan Medan Selayang, yang masuk dalam konstituennya, yakni Dapil Sumut 2, dirinya menerima laporan masyarakat terkait sekolah gratis.

"Namun kita belum dapat informasi resminya, seperti apa, jadi belum begitu gamblang dijelaskan. Karenanya, dalam waktu dekat Komisi E akan menyusun jadwal rapat dengan pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan setelah reses yang berakhir, Kamis (26/6/2025)," tukasnya.

"Dan jika kemudian tidak hadir lagi, saya sudah ngomong sama Ketua Komisi E Subandi agar bukan hanya dilaporkan ke Gubernur, tapi ke Kementerian bahkan Presiden," pungkas Ahmad Darwis, menanggapi tiga kali undangan namun tak dihadiri Kadisdik Alexander Sinulingga terkait Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), bulan lalu. (**)