dr. Dewi: Pemerintah Harus Hadir Menjamin Pendidikan Gratis dan Berkualitas Untuk Semua Anak

Kitakini.news - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), dr Dewi Fitriana M.Kes mendukung rencana Gubernur Sumut (Gubsu) Bobby Nasution menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA/SMK Negeri di Sumut.

Baca Juga:

• Yahdi Khoir Apresiasi Langkah Cepat Gubsu Perbaiki Bendungan di Batubara
• Bapemperda DPRD Sumut Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2022
• Kamaru Usman Tantang Pemenang Duel Della Maddalena vs Makhachev

Menurut Dewi, pemerintah daerah harus hadir secara nyata dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak di Sumatera Utara.

"Pendidikan adalah hak dasar dan tanggung jawab negara. Wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur undang-undang harus benar-benar diwujudkan, tidak sekadar menjadi jargon," ujar dr Dewi kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (17/6/2025).

Dewi juga mengaku kalau dirinya banyak menyerap aspirasi masyarakat terkait biaya pendidikan. Selama ini, bahwa orang tua masih khawatir apakah anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikan, terutama di jenjang SMA dan SMK.

Padahal, lanjutnya, sekolah-sekolah yang sudah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dibenarkan lagi memungut SPP atau sumbangan wajib dari siswa.

"Sudah jelas aturannya, sekolah yang menerima dana BOS tidak boleh lagi memungut SPP. Kalau ada sumbangan, sifatnya harus sukarela, tidak boleh dipatok nominal maupun tanggal pembayarannya," tegasnya.

Dewi juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik-praktik pungutan liar di sekolah. DPRD Sumut, telah melakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dengan mengumpulkan seluruh kepala sekolah negeri untuk mempertegas larangan tersebut.

"Kalau ada sekolah yang tetap memungut uang komite atau sumbangan wajib dengan ketentuan tertentu, itu bisa diproses secara hukum. Kita sudah beri peringatan keras," cetusnya.

Selain itu, Dewi juga menyoroti ketimpangan perhatian terhadap sekolah swasta dan pesantren.

Menurutnya, sekolah-sekolah swasta dan pesantren juga harus mendapat perhatian dari pemerintah, karena anak-anak yang menempuh pendidikan di sana tetap merupakan bagian dari masyarakat Sumatera Utara.

"Kita dorong agar pesantren dan sekolah swasta juga mendapat dukungan. Jangan sampai hanya sekolah negeri yang difasilitasi. Semua anak punya hak yang sama," ujarnya.

Menyikapi meningkatnya angka putus sekolah, wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini menilai faktor ekonomi dan rendahnya motivasi menjadi penyebab utama.

Ia mengingatkan bahwa meningkatnya angka putus sekolah bisa berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

"Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita kehilangan masa depan. Pemerintah harus aktif menyosialisasikan pentingnya sekolah, membangun fasilitas pendidikan, dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal," tegasnya.

dr. Dewi menambahkan, pemerintah daerah juga harus memetakan kebutuhan bangku dan fasilitas sekolah berdasarkan jumlah anak usia sekolah.

Ia mengutip pernyataan mantan capres Anies Baswedan, bahwa jika jumlah bangku sekolah tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah, itu menunjukkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan.

"Kalau jumlah anak usia sekolah lebih banyak dari daya tampung, maka solusi satu-satunya adalah menambah ruang kelas atau membangun sekolah baru. Itu bukti nyata kepedulian," terangnya.

Ia juga berharap ke depan terjadi persaingan sehat antara sekolah negeri dan swasta dalam hal mutu pendidikan. Sekolah swasta, jangan hanya menawarkan biaya mahal, tapi harus bisa memberikan kualitas yang kompetitif.

"Kalau negeri dan swasta bisa saling bersaing dalam hal kualitas, maka pendidikan di Sumatera Utara akan semakin maju. Anak-anak akan mendapatkan pendidikan terbaik, tanpa memandang latar belakang ekonomi," pungkasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, diharapkan ke depan tidak ada lagi anak-anak Sumatera Utara yang terhalang melanjutkan pendidikan karena alasan biaya atau kurangnya fasilitas. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas harus menjadi prioritas bersama. (**)