Rabu, 17 September 2025

Geopark Danau Toba Terancam Dicabut UNESCO, Manaek Hutasoit: Kinerja BODT Lambat

Heru - Jumat, 23 Mei 2025 21:03 WIB
Geopark Danau Toba Terancam Dicabut UNESCO, Manaek Hutasoit: Kinerja BODT Lambat
(Kitakini.news/Heru Soesilo)
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Manaek Hutasoit.

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Manaek Hutasoit melontarkan kritik tajam terhadap Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang dinilainya pasif dan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Baca Juga:

Ia menegaskan, lambannya kinerja BODT berpotensi besar mengancam status Geopark Kaldera Toba yang kini tengah berada di bawah sorotan UNESCO.

"BODT ini seperti tidak punya semangat kerja. Mereka punya anggaran besar, tapi tidak ada gebrakan di lapangan. Mereka ini harusnya jadi motor penggerak untuk memastikan Danau Toba tetap memenuhi persyaratan UNESCO. Tapi nyatanya? Gerak pun tidak kelihatan," tegas Manaek dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis (22/5/2025) petang.

Menurut Manaek, UNESCO telah memberikan sejumlah indikator dan syarat yang jelas agar Geopark Kaldera Toba bisa tetap masuk dalam jaringan Geopark Dunia. Namun hingga kini, persyaratan itu belum juga dituntaskan oleh lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan kawasan strategis nasional tersebut.

"Ini bukan lagi soal teknis, ini soal komitmen dan keseriusan. Kalau BODT terus seperti ini, saya khawatir UNESCO mencabut status Geopark Kaldera Toba. Kalau itu terjadi, hancur sudah harapan kita menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia," katanya.

Ia menyebutkan, syarat yang diminta UNESCO sebenarnya tidaklah berat. Diantaranya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap event, kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kelestarian ekologi, serta perencanaan dan pengelolaan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Semua itu bisa dikerjakan kalau mereka serius. Tapi yang terjadi sekarang, BODT hanya duduk nyaman di kantor, tidak menunjukkan progres. Anggaran besar yang mereka kelola seolah-olah hanya untuk habis tanpa hasil," ujar politisi Partai Golkar ini dengan nada geram.

Desak Rapat Dengar Pendapat, Evaluasi Total BODT

Sebagai langkah tegas, Manaek mendesak agar DPRD Sumut melalui komisi terkait segera memanggil BODT untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Ia ingin mengetahui secara langsung apa saja yang sudah dan belum dikerjakan oleh BODT dalam memenuhi tuntutan UNESCO.

"Ini bukan waktunya lagi basa-basi. Kalau perlu, evaluasi total kinerja BODT. Jangan sampai kita kecolongan karena kelalaian satu lembaga yang tidak paham arti penting kawasan Danau Toba bagi masa depan pariwisata Indonesia," tegasnya.

Manaek juga menyinggung soal upaya Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) di bidang pariwisata. Menurutnya, apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat sudah berada di jalur yang benar. Namun, sayangnya, pelaksana teknis di daerah justru tidak sejalan.

"Pak Jokowi sudah bekerja luar biasa, memberi perhatian besar ke Danau Toba. Tapi BODT sebagai lembaga pelaksana justru seperti tidak menghargai amanah itu. Ini sungguh mengecewakan," tambahnya.

Libatkan Pemerintah Daerah, Jangan Andalkan Pusat Saja

Selain BODT, Manaek juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah di sekitar kawasan Danau Toba, termasuk kabupaten-kabupaten yang mengelilingi danau terbesar di Asia Tenggara itu.

Ia mengajak seluruh kepala daerah dan Pemprovsu untuk lebih aktif terlibat dan tidak hanya mengandalkan Pemerintah Pusat.

"Pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Ini tanah kita, budaya kita, warisan kita. Jangan berpangku tangan. Kita harus gotong royong memastikan Danau Toba tetap menjadi kebanggaan bangsa dan tetap diakui dunia," tandasnya.

Ia menekankan bahwa status UNESCO bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga berkaitan langsung dengan promosi global, kunjungan wisatawan internasional, hingga pembangunan ekonomi berbasis pariwisata yang berkelanjutan.

"UNESCO adalah alat marketing global. Kalau status itu dicabut, kita akan kehilangan momentum besar. Dan itu adalah kerugian yang tidak bisa dibayar dengan uang," tutup Manaek dengan nada serius. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Soal oknum Anggota DPRD Sumut dan Wartawan, Ini Tanggapan Erni

Soal oknum Anggota DPRD Sumut dan Wartawan, Ini Tanggapan Erni

P-APBD Sumut 2025 Prioritaskan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan

P-APBD Sumut 2025 Prioritaskan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan

Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Bantah Usir Wartawan Saat Rapat Dengan Disdik

Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Bantah Usir Wartawan Saat Rapat Dengan Disdik

Arogan, Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Usir Wartawan

Arogan, Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Usir Wartawan

Lambok Simamora: PT. BEL Abaikan Tugas dan Fungsi DPRD Sumut

Lambok Simamora: PT. BEL Abaikan Tugas dan Fungsi DPRD Sumut

Benny Sihotang: Jabatan Ajie Karim Sebagai Sekretaris Komisi C Diganti

Benny Sihotang: Jabatan Ajie Karim Sebagai Sekretaris Komisi C Diganti

Komentar
Berita Terbaru