Dukung Prabowo, Aripay Dorong Hilirisasi Demi Kedaulatan Ekonomi

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Dr Aripay Tambunan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menghentikan ekspor komoditas mentah ke luar negeri. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian penting dari upaya hilirisasi sumber daya alam (SDA) nasional demi memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar global.

Baca Juga:

• Reses H. Abdi Santosa Ritonga, SE, MM di Dapil VI: Masyarakat Desa Perkebunan Mohon Perbaikan Infrastruktur dan Rumah Karyawan
• Ini Tanggapan Rudi Alfahri Soal RUU Tata Cara Pidana Mati
• Reses di Karang Anyar, Sutarto Serahkan Bantuan Bibit Jagung ke Petani

"Kita dukung langkah Presiden Prabowo agar aliran dana ribuan triliun rupiah yang selama ini mengalir ke luar negeri dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Aripay kepada wartawan di Medan, Rabu (9/4/2025).

Aripay yang merupakan anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumut dan duduk di Komisi B yang membidangi sektor perkebunan ini merespon tegas kebijakan pemerintah yang akan menghentikan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti tembaga, minyak sawit, dan gas alam, bio disel, pupuk, turunan sawit, ternak termasuk ke negara-negara seperti Singapura.

Berdasarkan analisis transaksi keuangan tahun 2024, tercatat dana dalam jumlah fantastis mengalir ke luar negeri, yaitu: Singapura sebesar Rp4.806 Trliun (setara 54 persen dari PDB Singapura), Amerika Serikat Rp47 Triliun, dan China Rp931,8 Triliun.

Perkuat Hilirisasi di Sektor Perkebunan

Aripay menekankan pentingnya peran sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, dalam mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk di dalam negeri.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar yang mengelola ratusan ribu hektare lahan di Sumatera Utara harus proaktif mengolah hasil produksinya, bukan sekadar mengekspor dalam bentuk mentah.

"Komoditas-komoditas perkebunan tidak bisa terus diekspor dalam bentuk mentah. Harus ada keberanian untuk mendorong pengolahan di dalam negeri agar memberi nilai tambah dan manfaat lebih luas bagi masyarakat," terangnya.

Data tahun 2024 menunjukkan, ekspor sektor perkebunan Indonesia menyumbang Rp 622,37 Triliun atau 97,16 persen dari total ekspor sektor tersebut, dengan kelapa sawit sebagai komoditas terbesar yang menyumbang Rp468,64 Triliun (75,30 Persen). Mayoritas ekspor sawit tersebut berupa produk mentah seperti Crude Palm Oil (CPO), yang mencapai 58% dari total ekspor sawit.

Aripay juga menyinggung diberlakukannya tarif impor minimal 10 persen oleh Amerika Serikat mulai 2 April 2025.

Ia menilai kebijakan ini menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk memperkuat pasar domestik dan mengolah produknya di dalam negeri.

"Dengan kebijakan tarif impor yang makin ketat dari negara tujuan ekspor, justru ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mandiri dan mendorong industrialisasi di sektor pangan, pertanian, kelautan, dan energi," tuturnya.

Aripay mendorong seluruh pihak, khususnya pelaku usaha perkebunan, agar sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam program Astacita, terutama poin kedua dan kelima yang menekankan pentingnya swasembada pangan dan industrialisasi berbasis hilirisasi.

"Kita harap, Indonesia bisa segera bertransformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang kuat dan berdaya saing tinggi. Ini juga membuka lapangan kerja meningkatkan devisa, dan memperkuat struktur ekonomi nasional," pungkasnya. (**)