Ditemukan 952 Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Sumbar
Kitakini.news - Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, menerima 952 kasus kekerasan berbasis gender di Sumbar. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, hal ini menjadi perhatian serius dan akan dicari solusinya.
Baca Juga:
Direktur Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti dan sejumlah stafnya, diterima Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, di DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Senin (13/1/2025).
Kedatangan NPWCC Sumbar ini untuk berdialog karena tingginya kasus kekerasan berbasis gender akhir akhir ini di Sumbar. Hal ini menaruh perhatian besar terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, karena kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat.
Untuk menekan kasus terjadi secara berulang sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif, Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
"Dalam pertemuan tersebut membahas optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat," ujar Direktur Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti, Selasa (14/1/2025).
Menudut dia, sejak Juli 2024 rutin melakukan pertemuan dengan stakeholder yang terdiri dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif.
"Berdasarkan data Nurani Perempuan sejak 2015-2023 ada sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat, sedangkan penangan dan pemulihan belum terjadi secara komprehensif sehingga rentan terjadinya keberulangan kekerasan pada korban," katanya.
Menurut Meri, berbagai hambatan dan tantangan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender tantangan terbesarnya adalah ketersediaan anggaran penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak. "Saya secara pribadi sangat peduli dengan permasalahan yang disampaikan Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat. Kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan," ujar Muhidi.
Muhidi menekankan, permasalahan yang disampaikan Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, perlu ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu mengetahui akar permasalahannya.
Pimpinan DPRD Sumbar Antar Hasil Pilgub ke Presiden
Camelia Dikabarkan Laporkan Cabup Tapteng ke Polisi, Kasus Kekerasan
