Poldasu dan Dispora Sumut Perlu Melakukan Pemberdayaan Terhadap Kelompok Gemot, kata Fajri Akbar

Kitakini.news -Kelompok Geng Motor yang kerap meresahkan masyarakat harusnya perlu diberdayakan bakat mereka menjadi, misalnya pembalap.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Sampaikan Ranperda PjP APBD 2024 Rp13,236 ke DPRD
• Timbul Sibarani: Bobby Harus Ingatkan Jajarannya, Jangan Ada Lagi Seperti Topan Ginting
• Milad Aisyiyah ke-108, Walikota Binjai Dorong Sinergi Dakwah dan Pembangunan

"Komplotan Geng Motor ini kan bukan musuh bangsa, melainkan generasi bangsa ini. Jadi tidak harus dipandang dari sisi penindakan. Tapi bakat-bakat mereka yang mungkin terpendam," imbuh Fajri Akbar kepada wartawa di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (2/10/2024).

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat merespon gencarnya aksi kriminalitas yang diduga dilakukan Geng Motor yang sebagian besar berusia remaja di Kota Medan. Karena itu, aparat kepolisian melakukan penindakan tegas bahkan ada yang terpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas.

"Penindakan ini menurut saya sudah ada sejak dulu, kemudian aparat merasa bangga telah melakukan tugas mengatasi kejahatan jalanan. Saya kira mindset kita semua perlu dirubah, karena para gemot itu adalah anak bangsa, bukan musuh bangsa. Sehingga, peran dan fungsi pembinaan juga harus kita perhatikan, agar bakat-bakat mereka misalnya menjadi petinju, atau pembalap dapat disalurkan melalui kegiatan resmi," tandasnya.

Hal ini, lanjut Fajri, sudah dilakukan Polda Metro Jaya semasa di bawah Kapolda Irjen Fadil Imran yang tidak menganggap geng motor sebagai biang kejahatan, tetapi juga sumber potensi yang perlu disalurkan.

"Pak Kapolda waktu itu, mendata jumlah geng motor yang sebagian besar diketahui punya bakat menjadi pembalap. Setelah didata, mereka ternyata memiliki kemampuan, dan memenangkan pertandingan," kata Fajri, yang cukup lama berdomisili di Jakarta, sebelum menjadi anggota DPRD Sumut periode 2024-2029.

Disinggung tentang jumlah geng motor yang ada di Sumut, Fajri berpendapat, aparat kepolisian agaknya sudah memiliki data jumlahnya.

"Namun entah kenapa saya tidak tahu, kenapa para gemot itu tidak diberdayakan potensinya, kok malah terus-terusan ditindak," katanya.

Hingga kini, fokus penanganan terhadap gemot lebih terarah pada pola tindakan, yang kadang sering menyebabkan jatuhnya korban. Tapi di lain pihak melupakan apa yang seharusnya menjadi tugas lain pemerintah," katanya.

Terhadap pola pembinaan, sebut Fajri, pihaknya berpendapat hal itu menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk menyalurkan bakat-bakat pemuda potensial di berbagai bidang olahraga.

"Ini yang kita lihat justru sang kepala dinasnya malah memilih jadi kepala daerah, dan tidak memahami masih ada tanggungjawab terhadap generasi muda. Kepala daerah itu kan jabatan politik, itu dapat dibenarkan, tetapi secara etika, itu kan jabatan eksekutif," pungkas Fajri. (**)