Soal RUU Penyiaran, Rahmansyah Jadwalkan Pertemuan Dengan Insan Pers

Kitakini.news -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani menerima massa jurnalis dari berbagai media yang menyampaikan apresiasinya ke gedung wakil rakyat yang berada di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (21/5/2024).

Baca Juga:

• Negara Tak Serius, DPRD Sumut Suarakan “Nias Merdeka”
• Rudi Alfahri: Tutup Permanen Perusahaan Perusak Hutan Penyebab Bencana
• Antrean Panjang di SPBU, Yahdi Desak Pertamina Stabilkan BBM Paling Lama, Rabu 10 Desember 2025

Kedatangan puluhan Insan Pers tersebut, untuk menyampaikan kebenaran atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dianggap akan membatasi kinerja dan membungkam para jurnalis nantinya.

Pada kesempatan tersebut, Rahmansyah mengakui sangat menyadari aksi yang disampaikan para Insan Pers ini, merupakan corong aspirasi massa.

"Sebab, saya juga terlahir dari keluarga jurnalis juga. Ibu saya seorang guru dan ayah saya merupakan seorang wartawan aktif pada masa lalu," kata politisi Partai NasDem ini.

Untuk itu, sambung Rahmansyah Sibarani, bahwasanya dia bersama unsur pimpinan yang lain telah menjadwalkan pertemuan dengan para Insan Pers.

"Jadi silahkan nanti abang dan kakak para jurnalis untuk datang Hari Senin (27/5/2024) pukul 15.00 WIB. Dalam pertemuan itu, silahkan nanti sampaikan aspirasi apa saja, sehingga nantinya dapat kami teruskan ke pemerintah pusat melalui DPR RI," ucapnya.

Rahmansyah mengakui, kehadirannya menerima aksi Insan Pers ini merupakan bagian atau perwakilan dari 100 Anggota DPRD Sumut.

"Sebab pimpinan dan anggota dewan lainnya saat ini kebetulan sedang melaksanakan tugas ke luar daerah, khususnya Ketua DPRD Sumut sedang mengikuti Rakernas partai, di Jakarta," tuturnya.

Diketahui, kedatangan puluhan insan pers tersebut untuk menyampaikan tuntutannya, agar isi UU Penyiaran pers yang baru dikeluarkan oleh pemerintah agar direvisi atau dihapus. Sebab, diduga akan membungkam kinerja wartawan. Dimana didalam salah satu pasal, disebut kan bahwa produk berita investigasi wartawan tidak bisa dipublikasikan. (**)