Kompolnas Dikritik DPR soal Penilaian Terburu-buru terhadap Kapolres Belawan

Kitakini.news -Pernyataan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait dugaan pelanggaran prosedur standar operasional (SOP) oleh Kapolres Belawan dalam kasus penembakan remaja saat tawuran, menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPR RI Komisi III, Dr. Hinca Pandjaitan , yang mempertanyakan kecepatan Kompolnas dalam menyampaikan dugaan tersebut ke publik tanpa pemeriksaan menyeluruh.

Baca Juga:

• Kompolnas : Kapolres Pelabuhan Belawan Dipatsus karena Diduga Kuat Salahi Aturan Polri
• Kapoldasu Bentuk Timsus Usut Kasus Dugaan Kapolres Belawan Tembak Remaja
• Usut Kapolres Pelabuhan Belawan Tembak Remaja Tewas Kompolnas Datangi Kapolda Sumut

kritikDalam wawancara yang dilakukan Sabtu (10/5/2025), Hinca menyampaikan bahwa Kompolnas seharusnya mengedepankan verifikasi data lengkap dengan pendekatan 5W1H sebelum membuat pernyataan yang bisa memperkeruh situasi. Ia menyoroti eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Belawan, termasuk maraknya tawuran, begal, dan peredaran narkoba, sebagai konteks penting yang harus dipahami sebelum menyudutkan aparat.

Menurutnya, pernyataan Kompolnas justru mencerminkan keraguan dan ketidaktegasan lembaga itu dalam memahami realitas di lapangan. Ia menilai penilaian terhadap Kapolres Belawan terlalu tergesa, padahal aparat berada dalam situasi yang penuh risiko dan tekanan tinggi saat menjalankan tugas pengamanan di tengah konflik.

Hinca menegaskan bahwa Kapolres harus membuat keputusan cepat demi menjaga keselamatan masyarakat. Ia mempertanyakan, apakah tepat menyalahkan aparat yang bertindak tegas saat menghadapi situasi kritis, seperti tawuran brutal yang melibatkan senjata tajam dan ancaman terhadap warga sipil. Baginya, tindakan Kapolres dalam melepaskan tembakan bisa jadi adalah bentuk tanggung jawab untuk mengendalikan situasi agar tidak terjadi korban lebih banyak.

Politisi yang dikenal juga aktif dalam isu kebudayaan itu mengatakan bahwa keputusan seperti ini memang berat, tapi merupakan bagian dari tugas aparat. Ia mengingatkan bahwa aparat di lapangan tidak selalu memiliki waktu atau ruang untuk menunggu perintah pusat saat nyawa warga menjadi taruhan.

Lebih lanjut, Hinca meminta Kompolnas untuk menunggu hasil penyelidikan lengkap sebelum menyampaikan tuduhan yang dapat memengaruhi opini publik dan merusak citra kepolisian. Ia menyebutkan bahwa jika memang ada pelanggaran, maka harus dibuktikan berdasarkan data dan prosedur yang berlaku, bukan hanya berdasarkan dugaan.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Chairul Anam menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendalami dugaan pelanggaran SOP oleh Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan, dalam penanganan insiden tersebut. Meskipun mengakui adanya ancaman senjata tajam dalam tawuran, Kompolnas masih mempertanyakan apakah penggunaan senjata api oleh aparat sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Namun Hinca menilai, langkah Kompolnas yang mengeluarkan pernyataan tanpa konfirmasi menyeluruh bisa memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ia mengingatkan pentingnya sikap profesional dan objektif dalam proses penyelidikan agar keadilan benar-benar tercapai, baik bagi korban, keluarga, maupun aparat.

Tak hanya dari parlemen, kritik juga datang dari masyarakat Belawan. Warga merasa Kompolnas kurang peka dan tidak memahami situasi lapangan secara langsung. Seorang warga bahkan meminta agar Kompolnas turun langsung ke Belawan tanpa protokoler, agar bisa melihat sendiri kondisi kerja aparat dan intensitas konflik yang terjadi.

Mereka menganggap Kompolnas lebih reaktif daripada preventif, karena baru muncul ketika sudah ada korban jiwa. Padahal, menurut warga, persoalan tawuran di wilayah ini telah berlangsung lama dan membutuhkan pendekatan yang serius, bukan hanya statemen usai kejadian.

Situasi keamanan di Belawan memang kian mencekam. Setelah kasus penembakan remaja MS, tawuran kembali pecah pada 10 Mei 2025. Seorang remaja lain, Ibnu Saddam Husairi Lubis, tewas mengenaskan akibat luka bacok. Kekerasan antar kelompok remaja, disertai tingginya peredaran narkoba, membuat masyarakat semakin khawatir akan keselamatan mereka.

Warga menuntut tindakan tegas dari kepolisian, namun juga mengingatkan agar aparat yang bekerja dalam tekanan tidak serta merta dijadikan kambing hitam. "Kalau polisi takut bertindak karena takut disalahkan, kami yang jadi korban," ujar seorang warga dengan nada geram.

Kasus ini terus berkembang dan masih menunggu hasil penyelidikan resmi. Semua pihak berharap penyelesaian dilakukan secara transparan dan adil, tanpa ada intervensi opini yang prematur.