Tudingan Aparat Tak Netral Soal Kampanye, Ini Kata Bawaslu

Kitakini.news - Ketidaknetralan aparat penegak hukum dirasakan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan.

Baca Juga:

• Prihatin Minimnya Event Danau Toba, Komisi B DPRDSU Akan ke Kemeparekraf
• Kunjungi Stasiun Medan, Anggota Komisi VII DPR RI Apresiasi Layanan KA di Sumut
• Bawaslu Sumut Rayakan 12 Tahun, Fokus Integritas dan Adaptasi Digital

Masifnya pemasangan baliho di banyak daerah menimbulkan dugaan keterlibatan aparat keamanan salah satunya juga terjadi di daerah pemilihannya di Sumatera Utara.

Bahkan dia menilai personel polri di Sumatera Utara telah berpihak kepada salah satu partai politik (parpol) seperti yang terjadi di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Terkait hal itu, Komisioner Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu mengatakan belum menemukan pelanggaran atau pun tindakan aparatur penegak hukum yang terindikasi tidak netral jelang pilpres 2024.

Saut mengatakan jika Trimedya berani mengatakan hal tersebut sebaiknya ditanyakan saja kepadanya dan dapat menunjukkan hal tersebut. Saut juga menegaskan jika ada temuan seperti yang diungkapkan Trimedya, maka dirinya akan memproses temuan itu.