Kepala Daerah Dukung Paslon, Bawaslu Sumut Soroti Penggunaan Fasilitas Negara

Kitakini.news -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyoroti penggunaan fasilitas Negara sebagai Pejabat/Kepala Daerah yang mendukung pasangan calon (paslon) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ataupun calon legislatif (caleg).

Baca Juga:

• Temuan Berulang BPK Atas LHP Pemprovsu Harus Jadi Evaluasi Serius
• Polemik 4 Pulau, Aldi Syahputra: Pahami Substansinya dan Kritiklah Dengan Kata Sopan
• Diduga Polemik 4 Pulau, Relawan Bobby Laporkan Pria Logat Aceh Video Hina Istri Mertuanya

"Kalau Kepala Daerah itu ada dua, ada yang tidak anggota partai dan ada yang anggota partai. Kalau dia anggota partai bisa berkampanye. Tetapi dengan sejumlah syarat sesuai ketentuan pasal 280, pasal 283, pasal 302 dan pasal 303 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Komisioner Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu saat ditemui di Kantor Bawaslu Kota Medan, Rabu (15/11/2023).

Dia mencontohkan penggunaan fasilitas Negara yang melekat dalam pengawasan Bawaslu yakni kendaraan dinas, rumah dinas atau fasilitas lainnya.

Dikatakannya, hingga saat ini Bawaslu Sumut belum ada menerima laporan terkait kepala daerah yang mendukung partai politik atau pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Karena belum ada ketetapannya dan belum memasuki masa kampanye, jadi belum ada yang melapor. Tetapi kalau memang ada laporan atau tanggapan dari masyarakat manapun, akan kita tangani dan pelajari dulu," tegasnya.

Seperti diketahui, Bobby Nasution selaku Walikota Medan telah mendeklarasikan dirinya bersama Relawan Barisan Pengusaha Pejuang mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Organisasi yang dipimpin menantu Presiden Joko Widodo itu dideklarasikan di Ballroom Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).