Kelompok Mahasiswa Islam: Putusan MK dan Gibran Bacawapres Buat Demokrasi Tak Sehat

Kitakini.news - Puluhan Mahasiswa Sumatera Utara Islam dari berbagai kelompok di universitas di Kota Medan, mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi dan pengusungan Gibran Rakabuming Raka anak Presiden Joko Widodo maju sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres).

Baca Juga:

• Peluang Jokowi Masuk Partai, Ketua PSI Sumut Optimis Menatap 2029
• Menang Pilkada, Bobby Ingin Ketemu Edy Rahmayadi
• MK Tolak Gugatan Pilkada Deliserdang, Pasangan ADIL akan Dilantik Serentak

Hal itu disampaikan para mahasiswa dalam diskusi dialog publik di salah satu cafe jalan Tuamang Medan, Minggu malam (12/11/2023).

Diskusi dialog tersebut menyebutkan kalau tahun 2045 bukan generasi emas melainkan generasi lemas. Hal ini disebabkan Gibran Rakabuming Raka diusung jadi Bacawapres dan didukung oleh orang tuanya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menurut Ketua Koordinator Wira Putra, anak presiden jadi calon wakil presiden di Pemilu 2024, dianggap sangat tidak sehat untuk demokrasi ke depan.

Begitu juga dengan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan anggota keluarga presiden yang telah membuat undang-undang melancarkan keponakannya maju sebagai Bacawapres.

Dikatakannya, Anwar lebih baik mengundurkan diri dari Hakim MK dan tidak menerima sanksi pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK.

Wira juga meminta kepada pihak penegak hukum, terkait mahasiswa mengkritisi situasi politik saat ini hendaknya jangan langsung diintimidasi.

Seperti yang terjadi pada Ketua BEM UI yang diduga mendapatkan ancaman pasca kritisi keputusan MK dan pencalonan anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres.

Mereka berharap, apa yang dilakukan mahasiswa untuk mengkritisi keputusan Ketua MK dan anak presiden jadi Bacawapresnya tidak dibungkam.