PPP Padangsidempuan: Masyarakat Jangan Bayar Parkir Tanpa Karcis

Kitakini.news - DPC PPP Kota Padangsidempuan menyarankan masyarakat agar jangan membayar parkir tanpa diberikan karcis dari petugas yang ditunjuk pemerintah secara resmi.

Baca Juga:

• Kejagung Mutasi Pejabat, Harli Siregar Gantikan Idianto di Sumut
• Dari Penumpas Narkoba hingga Atlet Juara,Kapolda Beri Penghargaan Pada 56 Polisi Sumut
• Tiba di Gedung KPK, Ke-6 Tersangka Langsung Masuk

Hal itu disampaikan Ketua DPC PPP Kota Padangsidempuan Hasanuddin Sipahutar ketika dimintai keterangan mengenai sistem perparkiran, Selasa (2/5/2023).

“Ingat, petugas parkir wajib menyerahkan karcir parkirnya kepada pengendara dan terpenting petugas parkirnya itu resmi terdata di dinas terkait,” ucapnya.

Melihat adanya sejumlah titik parkir di Kota Padangsidempuan yang saat ini ada yang tidak masuk kategori resmi, kemudian dimintai uang parkir tanpa memberikan karcis.

“Ini bentuk pungutan liar (pungli), dan tim Satgas Pungli harus melihat faktanya di lapangan,” ucapnya.

Menurutnya, karcis parkir merupakan kendali atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karenanya itu menjadi taget pemasukan yang harus dikelola transparan.

“Sebagai masukan tolong kepada pihak Satgas Pungli terjun kebawah sikat yang dinilai bukan kategori parkir resmi kemudian terjadinya pungutan liar, jika didiamkan berarti ada sesuatu,” katanya.

“PPP juga berulang kali menyarankan agar zona parkir resmi ditetapkan dinas yang membawai perparkiran, dengan adanya marka parkir dan tanda parkir merupakan tanda resmi sebagai kantong parkir dan itu jelas tertuang dalam aturan," tegasnya.

Sebagaimana Peraturan daerah (Perda) nomor 04 tahun 2010 katanya. Kemudian peraturan wali kota (perwal) nomor 32 tahun 2018 merupakan PAD dengan aturan yang jelas dengan pengutipan restribusi resmi.

“Lebih dari itu maka disebut pungli dan tidak jelas,” kata Hasan.

Kontributor: Efendi Jambak