Komisi IV DPRD Medan: “Banjir Tak Akan Selesai Kalau Sungai Dikepung Beton J-City dan CityView!”

Menurut Rommy, kedua pengembang terbukti mendirikan sebagian bangunan di atas sempadan sungai tanpa rekomendasi teknis (rekomtek) dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) — pelanggaran serius yang berdampak langsung pada penyempitan aliran air dan potensi banjir di kawasan padat penduduk tersebut.

Baca Juga:

• Banjir Landa Medan dan Deli Serdang, Defri Pertanyakan Fungsi Bendungan Lau Simeme
• Sutarto Minta Pemerintah Atasi Masalah Banjir di Sumut
• Yahdi Khoir Soroti Banjir Akibat Sungai Mati Yang Ditanami Sawit di Batubara

"BWSS II sudah tegas menyebut pembangunan J-City dan CityView tidak punya rekomtek dan melanggar sempadan sungai. Tapi anehnya, Dinas PKPCKTR seolah menutup mata. Ada apa sebenarnya?" ujar Rommy dengan nada geram saat dikonfirmasi, Jumat (24/10/2025).

Fakta pelanggaran itu sebelumya terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Medan dan BWSS II, Senin (20/10) lalu.

Dalam rapat tersebut, perwakilan BWSS II, Ferry, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomtek untuk dua proyek itu.

"Memang benar terjadi penyempitan sungai akibat pembangunan J-City dan CityView. Kami tidak pernah memberi rekomtek kepada keduanya," tegas Ferry di hadapan para anggota dewan.

Namun, Ferry menambahkan, kewenangan penindakan berada di tangan Pemko Medan, bukan BWSS II. Di titik inilah, menurut Rommy, masalah utama muncul: tidak ada tindakan tegas dari pemerintah kota.

"Sampai sekarang, Pemko Medan diam saja. Padahal pelanggarannya jelas. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk, pengembang lain akan ikut-ikutan serobot sempadan sungai," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Rommy mendesak Dinas PKPCKTR bersama Satpol PP Kota Medan segera menindak pelanggaran tersebut dengan langkah konkret, termasuk pembongkaran bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai.

"Kalau terus dibiarkan, warga yang akan menanggung akibatnya. Sungai makin sempit, banjir makin parah," tegasnya.

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan V (meliputi Medan Polonia, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Sunggal), Rommy menyebut pelanggaran itu bukan sekadar urusan tata ruang, tetapi sudah menyentuh kepentingan publik.

"Setiap kali hujan deras, warga Johor dan Polonia jadi korban. Banjir makin sering. Jadi apa gunanya program penanganan banjir kalau di sisi lain sungai dikepung beton pengembang?" ujarnya dengan nada sinis.

Menurutnya, sikap pasif Pemko Medan justru bertentangan dengan semangat penataan kota dan normalisasi drainase yang selama ini digembar-gemborkan.

"Percuma bicara penataan kalau bangunan di sempadan dibiarkan. Jangan tunggu viral dulu baru sibuk menertibkan," pungkasnya.

Kritik Rommy Van Boy menyoroti kontradiksi kebijakan Pemko Medan: di satu sisi gencar melakukan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir, namun di sisi lain menutup mata terhadap pelanggaran tata ruang oleh pengembang besar.

Fenomena ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum lingkungan dan tata ruang perkotaan, di mana investasi properti kerap lebih dominan dibanding keselamatan warga.

Jika tidak segera ditindak, kasus J-City dan CityView bisa menjadi contoh buruk bagi proyek-proyek lain — bahwa pelanggaran bisa "dinegosiasikan" tanpa konsekuensi.

Sementara bagi masyarakat, dampaknya nyata: sungai menyempit, air meluap, dan banjir menjadi