PDI Perjuangan: KPU Harus Taat Putusan MK

Kitakini.news -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal partai politik (Parpol) boleh mengusung calon meskipun tak memiliki kursi di legsilatif dengan refrensi yang terjangkau, dipandang telah menimbulkan kepanikan terutama pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin memborong seluruh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu, langkah-langkah politik cepat pun dilakukan untuk melawan putusan MK tersebut.

Baca Juga:

• Pemko Medan Didesak Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
• PDI Perjuangan Soroti Tingginya Angka Kemiskinan di Medan
• Megawati Soekarnoputri Jabat Sekjen PDI Perjuangan, Berikut Susunan Pengurus Hasil Kongres VI Bali

"Koalisi Parpol yang sangat takut terhadap Jokowi ini gerak cepat sebagai wujud kepanikan terhadap putusan MK. Mereka mencoba melawan melalui Balegnas DPR-RI," cetus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya kepada Insan Pers di Medan, Kamis (22/8/2024)

Aswan mengungkapkan, apapun keputusan legislatif maka eksekusinya ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Apakah KPU ikut keputusan legislatif yang membangkang keputusan MK atau berjalan sesuai dengan keputusan MK dan ini konstitusional karena dijamin oleh UUD 45.

"Saya berkeyakinan dan mengajak KPU untuk menjalankan Pilkada ini diatas konstitusi yang sah, saat ini adalah keputusan MK. Bila tidak, akan menimbulkan kegaduhan nasional dan MK akan membatalkan seluruh Pilkada yang tidak sesuai dengan keputusannya itu," tandasnya. (**)