PDI Perjuangan: KPU Harus Taat Putusan MK

Kitakini.news -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal partai politik (Parpol) boleh mengusung calon meskipun tak memiliki kursi di legsilatif dengan refrensi yang terjangkau, dipandang telah menimbulkan kepanikan terutama pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin memborong seluruh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu, langkah-langkah politik cepat pun dilakukan untuk melawan putusan MK tersebut.

Baca Juga:

• Pantur Banjarnahor Minta Gubsu Alokasikan Pengadaan Vaksin Flu Babi Avac ASF Live di APBD Sumut
• Mitra Tanding Khabib Nurmagomedov ke Final Kelas Bulu PFL 2025 Usai Kalahkan Ahli Judo Korea
• Soal Pendidikan Dasar Gratis, Anita: Harus Benar-Benar Dikaji dan Bijak Mengimplementasikannya

"Koalisi Parpol yang sangat takut terhadap Jokowi ini gerak cepat sebagai wujud kepanikan terhadap putusan MK. Mereka mencoba melawan melalui Balegnas DPR-RI," cetus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya kepada Insan Pers di Medan, Kamis (22/8/2024)

Aswan mengungkapkan, apapun keputusan legislatif maka eksekusinya ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Apakah KPU ikut keputusan legislatif yang membangkang keputusan MK atau berjalan sesuai dengan keputusan MK dan ini konstitusional karena dijamin oleh UUD 45.

"Saya berkeyakinan dan mengajak KPU untuk menjalankan Pilkada ini diatas konstitusi yang sah, saat ini adalah keputusan MK. Bila tidak, akan menimbulkan kegaduhan nasional dan MK akan membatalkan seluruh Pilkada yang tidak sesuai dengan keputusannya itu," tandasnya. (**)